Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMENTERIAN Sosial akan mempertahankan bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabekj. Staf Ahli Menteri Sosial Sonny W Manalu mengatakan, penyaluran BST itu dilakukan di kantor pos terdekat atau kantor pos yang mengantarkan langsung ke desa-desa.
Sementara untuk warga yang memiliki nomor rekening bank, maka langsung ditransfer ke bank pemerintah yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Negara (Himbara).
"Khusus diluar Jabodetabek, misalnya di Maluku, Papua, NTT dan lainya kita berikan dalam bentuk bansos tunai. Nilainya Rp600 ribu," ungkap Sonny dalam Webinar 'Akses bantuan sosial untuk Warga Miskin Baru DKI Jakarta di Masa covid-19', Jakarta, Jumat (26/5).
Untuk bansos di Jabodetabek, Kemensos bakal terus menyalurkan berupa paket sembako. Di DKI, bansos akan terus diberikan hingga Desember. Namun, nominal paket sembako berkurang.
Baca juga : Pemkab Tangerang Terima Donasi 1.000 Rapid Test Kit Covid-19
"Untuk tiga bulan pertama (dari April-Juni) kita berikan setiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali. Masing-masing Rp300 ribu. Total Rp600 ribu per KK. Namun, sejak Juli hingga Desember dikurangi menjadi Rp300 per KK," terang Sonny.
Pihaknya mengklaim bahwa pemerintah pusat saat ini memiliki beberapa program untuk mengantisipasi meningkatnya keluarga miskin baru sebagai akibat dampak covid-19, antara lain menambah jumlah penerima PKH sebanyak Rp800 ribu keluarga miskin menjadi 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) dari semula 9.8 juta keluarga penerima PKH.
Lalu, ada tambahan alokasi anggaran sebesar Rp8,3 Trilliun rupiah yang dialokasikan pemerintah untuk tambahan keluarga penerima PKH. (OL-7)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved