Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial akan mempertahankan bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabekj. Staf Ahli Menteri Sosial Sonny W Manalu mengatakan, penyaluran BST itu dilakukan di kantor pos terdekat atau kantor pos yang mengantarkan langsung ke desa-desa.
Sementara untuk warga yang memiliki nomor rekening bank, maka langsung ditransfer ke bank pemerintah yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Negara (Himbara).
"Khusus diluar Jabodetabek, misalnya di Maluku, Papua, NTT dan lainya kita berikan dalam bentuk bansos tunai. Nilainya Rp600 ribu," ungkap Sonny dalam Webinar 'Akses bantuan sosial untuk Warga Miskin Baru DKI Jakarta di Masa covid-19', Jakarta, Jumat (26/5).
Untuk bansos di Jabodetabek, Kemensos bakal terus menyalurkan berupa paket sembako. Di DKI, bansos akan terus diberikan hingga Desember. Namun, nominal paket sembako berkurang.
Baca juga : Pemkab Tangerang Terima Donasi 1.000 Rapid Test Kit Covid-19
"Untuk tiga bulan pertama (dari April-Juni) kita berikan setiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali. Masing-masing Rp300 ribu. Total Rp600 ribu per KK. Namun, sejak Juli hingga Desember dikurangi menjadi Rp300 per KK," terang Sonny.
Pihaknya mengklaim bahwa pemerintah pusat saat ini memiliki beberapa program untuk mengantisipasi meningkatnya keluarga miskin baru sebagai akibat dampak covid-19, antara lain menambah jumlah penerima PKH sebanyak Rp800 ribu keluarga miskin menjadi 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) dari semula 9.8 juta keluarga penerima PKH.
Lalu, ada tambahan alokasi anggaran sebesar Rp8,3 Trilliun rupiah yang dialokasikan pemerintah untuk tambahan keluarga penerima PKH. (OL-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved