Ini Lima Tantangan Penyaluran Bansos Tunai

ADA lima tantangan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun sejauh ini, kata Menteri Sosial(Mensos) Juliari P. Batubara, tantangan tersebut masih bisa diatasi atau diminimalisasi.

Pertama, terkait masih adanya sejumlah daerah (pemda) yang belum memenuhi kuota penerima bansos. Menurut Mensos, dari target penerima bantuan sebanyak 9 juta Kepala Keluarga (KK), pihaknya membagi kuota kepada pemda dengan jumlah beragam.

"Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua pemda bisa memenuhi kuota yang ditetapkan secara penuh,” kata Mensos Juliari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (18/6).

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Sosial mengalihkan sisa kuota kepada daerah lain yang sudah lebih siap. Hal ini disebabkan pemda kurang siap menyediakan data warga terdampak pandemi yang akan diberi bantuan.

Sebagian daerah terlambat dalam menyampaikan data karena banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Hal tersebut mengharuskan ada revisi di internal mereka.

“Banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda,” jelas Mensos.

Selain itu, Kemensos juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri. Dalam hal ini, Mendagri mengeluarkan telegram agar daerah yang kuotanya belum terpenuhi segera memperbaiki data.

Tantangan kedua, lanjut Mensos, terkait adanya daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Sosial telah memberikan asistensi kepada daerah itu untuk mempercepat penyaluran.

"Karena masyarakat terdampak sangat membutuhkan bantuan,” katanya.

Baca juga : KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Ketiga, terkait penyaluran di remote area atau wilayah terpencil. Mensos menyebut bahwa untuk mengatasinya, pemerintah menyalurkan bantuan melalui komunitas karena mereka dinilai memiliki jangkauan ke daerah tersebut.

Keempat, kecepatan penyaluran BST juga dipengaruhi oleh seberapa besar kesiapan Kantor PT Pos menyediakan loket pembayaran untuk melayani penerima manfaat. Untuk meningkatkan kecepatan layanan, Kemensos berkoordinasi dengan Kantor PT Pos agar menambah jumlah loket.

“Kami juga mendorong PT Pos Indonesia untuk membuka layanan di komunitas-komunitas, seperti membuka loket di balai desa, kantor kelurahan, sekolah, dan tempat-tempat serupa yang mendekatkan jangkauan kepada penerima manfaat,” jelas Juliari.

Kelima adalah terkait panjangnya antrean penerima bansos karena harus mengikuti protokol covid-19. Untuk menguranginya, pemerintah telah meminta PT Pos Indonesia memperpanjang waktu pelayanan di loket Kantor Pos dari jam 07.00 pagi hingga jam 22.00 malam.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi covid-19.

Selain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai), disalurkan juga paket Sembako Bantuan Presiden dan Bantuan Sosial Tunai (BST). (OL-2)