Pemerintah Diminta Terbitkan Protokol Kesehatan di Industri Film

PERSATUAN Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera merilis protokol kesehatan bagi industri perfilman. 

Ketua Umum PPFI Deddy Mizwar mengungkapkan, saat ini ada sejumlah pihak yang telah melakukan kegiatan syuting, khususnya untuk program televisi, padahal pemerintah belum mengeluarkan aturan yang jelas.

“Faktanyanya saat ini bahwa kegiatan atau aktivitas syuting, khususnya untuk program televisi sudah berlangsung begitu marak dan kami tidak mengerti protokol kesehatan apa yang dipakai oleh yang syuting saat ini. Kami perlu mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan protokol kesehatan untuk kegiatan syuting,” kata Deddy dalam konferensi pers Perkembangan Perfilman Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa (16/6).

Deddy menuturkan, PPFI dan sejumlah kementerian terkait telah beberapa kali mengadakan rapat dan pertemuan guna membahas protokol kesehatan ini. 

Usulan pun sudah diserahkan ke Kemenkes sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun protokol kesehatan. Namun, hingga sekarang belum ada tindakan lebih lanjut dari Kemenkes.

Deddy menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum membuka kegiatan syuting film, bahkan ada ancaman akan menindak tegas jika kegiatan tersebut dilakukan. 

Namun faktanya, di sisi lain sejumlah kegiatan syuting yang dilakukan di tengah pandemi justru tidak dihambat dan tidak ada satupun petugas yang menertibkan.

Baca juga: Kebijakan Soal Sekolah, DPR: Itu Keputusan Paling Tepat

Dia pun mengaku merasa khawatir jika pemerintah tidak kunjung mengeluarkan protokol kesehatan, semakin banyak perusahaan produksi yang menggelar syuting, namun tidak diiringi dengan upaya pencegahan. Hal itu dijhawatirkan dapat menimbulkan cluster baru penyebaran covid-19.

“Kami khawatir nanti secara ekonomi terkapar, tapi secara kesehatan juga terpapar, sehingga yang lebih menghawatirkan industri film di mana tempat syuting berlangsung dapat menjadi cluster baru penyebaran covid-19,” tuturnya.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang menambahkan, selain protokol kesehatan, industri perfilman juga membutuhkan kepastian kapan pihaknya dapat memulai kegiatan produksi.

“Harus dijelaskan kapan? Apakah pertengahan Juni, akhir Juni, atau awal Juli sehingga masyarakat film sebagaimana perusahaan lainnya, punya perencanaan yang cukup jelas dalam melakukan protokol itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, produser dan pemilik rumah produksi MD Pictures, Manoj Punjabi mengatakan, provider Over the top (OTT) seperti Netflix saat ini sedang giat masuk ke Indonesia. Ini merupakan kesempatan bagi industri perfilman untuk ikut mengisi konten bagi OTT.

Namun, jika pemerintah tidak segera memberikan respon, maka kesempatan ini bisa hilang begitu saja.

“Semua ini mereka mau ambil konten, kalau ini launching di Indonesia dan konten semuanya dari Barat, kita semua di posisi lemah lagi karena konten lokal nggak ada. Dari pemerintah harus jelas waktunya mau syuting kapan, bisa syuting kapan, protokol apa yang bisa dilakukan, kita tinggal ikuti. Di bidang kita ini penjualannya ada, mau jual ke ke digital punya kesempatan, apa kerjanya ada. Jadi masalah kita adalah nggak bisa suplai barang karena ketentuannya belum pasti,” tandasnya. (A-2)