DPRD DKI Minta Disdik Gencarkan Sosialisasi PPDB Sistem Zonasi

DPRD DKI menilai Dinas Pendidikan (Disdik) kurang masif menyosialisasikan terkait teknis penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2021, khususnya soal kebijakan zonasi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan akibat minimnya sosialisasi dari Disdik, muncul polemik soal pembatasan penerimaan siswa baru dengan batasan umur.

Baca juga: Minimnya Sosialisasi PPDB Zonasi Berujung Salah Paham

"Kami menangkap ada kekurangan dari Dinas Pendidikan dalam menyosialisasikan soal sistem ajaran baru ini. Sehingga, para orang tua murid tidak mendapatkan gambaran utuh soal kebijakan itu," jelas Ara, sapaan akrabnya saat dihubungi, Jakarta, Jumat (12/6).

Komisi E, kata Ara, mendorong Disdik untuk gencar menginformasikan perihal sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020. Hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman ditengah masyarakat.

Dalam ajaran baru, sistem zonasi wilayah masih diberlakukan. Namun, ada seleksi penerimaan siswa dengan pembatasan umur untuk memenuhi daya tampung sekolah itu.

"Yang jadi protes Forum Orang Tua Murid itu kan karena mereka kurang dapat gambaran utuh dari juknis Disdik yang diterapkan itu. Memang tahun ajaran baru ini ada afirmasi usia, itu sesuai dari Permendikbud pun juga ada sebenarnya," jelas Anggota DPRD dari Fraksi PSI itu.

DPRD meminta Disdik memprioritaskan penerapan kebijakan zonasi. Kebijakan itu dinilai lebih efektif dalam penyelenggaraan PPDB tahun sebelumnya untuk peserta didik tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dibandingkan kebijakan afirmasi dengan sistem pembatasan umur siswa. (OL-6)