Penerapan New Normal, IDI: Harus Ada Timing Tepat

PEMERINTAH diminta memperhatikan sejumlah hal sebelum memutuskan untuk menerapkan kenormalan baru (new normal). Salah satunya penentuan waktu fase tersebut.

"Kalau menurut World Health Organization (WHO), penerapan new normal harus ada timing yang tepat," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih dalam diskusi Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Agar Normal Baru Tak Jadi Gelombang Baru', Minggu (31/5).

Daeng mengatakan, fase new normal diterapkan saat kurva penularan minim. Data basic reproduction number (R0) / basic reproductive rate (Rt) juga masuk kategori aman.

Kesiapan daerah yang akan menerapkan new normal juga diperhatikan. Potensi-potensi negatif yang memungkinkan terjadi saat fase itu harus dianalisa sejak awal.

"Selanjutnya masyarakat itu punya komitmen protokol kesehatan dan siap menjalani new normal," ujar Daeng.

Daeng menilai, tahap awal yang perlu melaksanakan new normal adalah 124 kabupaten/kota yang sampai kini berstatus bebas covid-19 atau zona hijau.

Kemudian dilanjutkan dengan wilayah lain dengan tren kasus terinfeksi yang menurun.

"Kemudian bertahap, kawasan mana yang kemudian tadi terus memenuhi kriteria dan indikator. Misalnya ya DKI Jakarta ini kan sudah tampak turun ya, itu perlu dinilai," ucap Daeng.

Pemerintah mensyaratkan dua hal bagi daerah yang akan menerapkan kebijakan tatanan kenormalan baru (new normal). Syarat ini menjadi patokan keberlanjutan kehidupan di tengah pandemi virus korona.

Baca juga:  Disnaker Jakarta Usul Aturan Proporsi Karyawan di Era New Normal

Pertama, daerah yang sama sekali belum ada kasus penularan covid-19. Pemerintah tengah mendata sejumlah wilayah yang diproyeksikan menerapkan tatanan kenormalan baru. Daerah-daerah tersebut dipastikan steril dari paparan penularan virus korona.

"Kemudian adanya sejumlah daerah yang terisolasi. Sehingga aman dari covid-19 termasuk daerah-daerah yang relatif sangat jarang dikunjungi dari luar," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam laporannya usai rapat terbatas (ratas) virtual dengan Presiden Joko Widodo, Rabu, 27 Mei 2020.

Kedua, daerah yang dinyatakan berada dalam zona hijau atau kurva penularan virus relatif minim. Misal, dalam beberapa pekan ini jumlah kasus positif mengalami penurunan.

"Sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh World Health Organization (WHO) antara lain kriterianya adalah masalah kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiologis surveilans kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan," tutur Doni.(OL-5)