Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
"Terkait dengan ibadah haji hingga saat ini belum ada perkembangan dari Arab Saudi. Sampai saat ini keputusan belum dikeluarkan," kata Rizal dalam press briefing secara virtual, Rabu (27/5).
Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Status Ibadah Haji 2020
Kemlu, kata Rizal, telah menjalin komunikasi baik dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta maupun dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi. Hanya saja, informasi terkait pelaksanaan haji memang belum dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Walaupun, sambungnya, Arab Saudi sudah mulai melonggarkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan ibadah di masjid per 31 Mei. Masjid-masjid di Arab Saudi akan mulai dibuka kecuali di Mekah.
"Yang lainnya sudah mulai akan dibuka dimana protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat," katanya.
Sebelumnya, dikutip dari France24, pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah. Semua masjid kecuali Mekah akan dibuka mulai 31 Mei.
Aturan jam malam karena virus korona pun akan diakhiri mulai 21 Juni, kecuali di Mekah. Pelonggaran pembatasan, kata Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, akan dilakukan secara bertahap mulai minggu ini, dengan melonggarkan aturan jam malam antara jam 6 pagi dan jam 3 sore antara Kamis dan Sabtu.
Dan mulai Minggu hingga 20 Juni, jam malam akan dilonggarkan lebih lanjut hingga jam 8 malam. Pemerintah Arab Saudi akan mencabut seluruh kuncian mulai 21 Juni. (France24/OL-6)
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved