Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
"Terkait dengan ibadah haji hingga saat ini belum ada perkembangan dari Arab Saudi. Sampai saat ini keputusan belum dikeluarkan," kata Rizal dalam press briefing secara virtual, Rabu (27/5).
Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Status Ibadah Haji 2020
Kemlu, kata Rizal, telah menjalin komunikasi baik dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta maupun dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi. Hanya saja, informasi terkait pelaksanaan haji memang belum dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Walaupun, sambungnya, Arab Saudi sudah mulai melonggarkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan ibadah di masjid per 31 Mei. Masjid-masjid di Arab Saudi akan mulai dibuka kecuali di Mekah.
"Yang lainnya sudah mulai akan dibuka dimana protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat," katanya.
Sebelumnya, dikutip dari France24, pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah. Semua masjid kecuali Mekah akan dibuka mulai 31 Mei.
Aturan jam malam karena virus korona pun akan diakhiri mulai 21 Juni, kecuali di Mekah. Pelonggaran pembatasan, kata Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, akan dilakukan secara bertahap mulai minggu ini, dengan melonggarkan aturan jam malam antara jam 6 pagi dan jam 3 sore antara Kamis dan Sabtu.
Dan mulai Minggu hingga 20 Juni, jam malam akan dilonggarkan lebih lanjut hingga jam 8 malam. Pemerintah Arab Saudi akan mencabut seluruh kuncian mulai 21 Juni. (France24/OL-6)
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved