Inilah Syarat Pokok New Normal Menurut IDI

KETUA Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, mengatakan syarat pokok penerapan new normal atau era normal baru tentunya harus dipastikan kurva menurun dan tidak ada penambahan kasus covid-19 secara signifikan.

"Yang saya ketahui, beberapa negara yang mulai menerapkan itu biasa pada kondisi yang sudah stabil, yang kurva sudah mulai menurun, tidak ada penambahan baru yang sangat berarti, sudah landai. Nah itu baru diterapkan new normal. Itu kira-kira syarat pokok yang harus dilakukan," kata Daeng di Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Selanjutnya, kata dia pemerintah terlebih harus mengumpulkan seluruh pakar dengan mengedepankan indikator kajian yang jelas sebelum penerapan era new normal tersebut.

"Ini yang dimasukan new normal tetapi penentuan new normal harus sangat hati-hati. Ini yang paling penting, penentuan kapan new normal itu harus sangat hati-hati. Indikatornya harus jelas berdasarkan kajian dan masukan semua pakar," sebutnya.

Daeng menjelaskan, memang pemikiran new normal itu muncul karena keinginan kembali ke kondisi semula yang ditaksir prosesnya lama sekali sehingga apabila kemudian tidak didefinisikan atau tidak disusun paradigma baru dan konsep baru tentunya akan berdampak multidimensi yang cukup besar.

"Ini bukan dampak kesehatan tetapi dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak yang lainnya juga besar," paparnya.

Sebenarnya, jika memang ingin normal betul seperti semula, Kata Daeng, itu syaratnya harus ditemukan vaksi dan obat untuk membunuh virus. Akan tetapi penemuan obat antivirus diprediksi akan lama. Oleh karena itu, kehidupan ini tidak mungkin harus terhenti total makanya adanya wacana penerapan new normal.

Baca juga: IDAI: Perhatikan Kesehatan Anak dalam Skenario Normal Baru

Sebelumnya, berdasarkan standar dari WHO atau organisasi kesehatan dunia ada enam hal yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan new normal. Di antaranya, pertama pemerintah harus memastikan bahwa pengendalian virus korona sudah dilakukan.

Kedua pemerintah harus menyiapkan rumah sakit atau sistem kesehatan untuk identifikasi, isolasi, testing, hingga karantina.

Ketiga pemerintah harus memastikan pencegahan dan perlindungan pada masyarakat rentan berisiko tinggi.

Keempat membuat protokol untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungan kerja.

Kelima, pemerintah harus bisa mencegah kasus impor Covid-19 dan bisa melindungi warga Indonesia dari potensi penularan Covid-19 yang dibawa orang asing.

Keenam, yang paling penting ialah mempersiapkan penerapannya di masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi sebelum memasuki fase new normal.

Selain enam hal tersebut, pemerintah juga perlu menyiapkan roadmap dan kontigensi plan Covid-19. Hal itu penting agar menjadi panduan bagi masyarakat sebelum memasuki fase new normal. (A-2)