Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk tidak terburu-buru memutuskan nasib penyelenggaraan Haji 2020. Penyelenggaraan rukun Islam ke-5 itu harus melalui kesepakatan Komisi VIII dan pemerintah Arab Saudi.
"Menag jangan mengambil keputusan yang resmi sebelum ada keterangan resmi dari Arab Saudi dan rapat dengan Komisi VIII DPR," kata Ace Hasan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu saat dihubungi, Selasa (19/5).
Baca juga: Soal Kepastian Haji, Menag Undurkan Deadline Hingga Juni
Dia memaklumi kegelisahan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum juga mendapat kepastian penyelenggaraan Haji 2020. Sebab, Kemenag tidak mempunyai banyak waktu mempersiapkan penyelenggaraan haji.
"Indonesia ini merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Perlu persiapan yang cukup untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jemaah," kata dia.
Baca juga: Singapura Putuskan Tidak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Selain itu, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki tantangan besar, yaitu pandemi virus korona atu covid-19. Kondisi ini tentunya sangat rawan bagi jemaah Indonesia yang didominasi lanjut usia (lansia).
"Sebagian latar belakang usia calon jemaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus covid 19," sebut dia.
Baca juga: Optimistis Haji 2020 Digelar ,Asosiasi Haji Gelar Manasik Online
Oleh karena itu, Menag diminta proaktif mengomunikasikan penyelenggaraan haji 2020 ke Arab Saudi. Sehingga kepastian penyelenggaraan segera diketahui. (X-15)
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
Adanya izin pembangunan kampung haji membuat Indonesia dituntut menghadirkan standar pelayanan haji yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Jemaah haji diharapkan mulai membangun kebiasaan positif sejak dini untuk menghadapi perbedaan iklim dan aktivitas fisik yang berat di Arab Saudi.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved