Pemda Diminta Akurasikan Data

LAYANAN bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan yang terdampak covid-19 terus dilakukan dengan meninjau atau menyisir kantong-kantong lokasi permasalahan sosial, lalu melaporkan dalam bentuk data yang akurat. Kementerian Sosial (Kemensos) juga minta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan akurasi data guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menegaskan pembaruan dan akurasi data penerima bansos oleh pemda menjadi penting dan strategis untuk selanjutnya dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Pemerintah tidak ingin ada warga yang telantar akibat covid-19 dan memastikan harus dapat bantuan sosial," ujar Mensos saat meninjau Balai Mulya Jaya Jakarta yang dijadikan tempat penampungan sementara (TPS) bagi warga telantar dan korban PHK terdampak covid-19.

Dia menjelaskan pengadaan TPS merupakan salah satu kebijakan Kemensos melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 terhadap kelompok rentan, warga lansia, penyandang disabilitas, gelandang dan pengemis, pemulung, serta tunawisma.

Menurut Mensos, bagi warga telantar yang hidup di jalanan dan tidak mempunyai pekerjaan, butuh perhatian khusus. Balai lain yang dijadikan TPS, yaitu Balai Anak Handayani Jakarta, Balai Napza Bambu Apus Jakarta, Balai Lanjut Usia Budhi Dharma Bekasi, Balai Netra Tanmiyat Bekasi, Balai RS Melati, serta Balai Eks Gelandangan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi.

Dalam laporannya, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyampaikan saat ini telah tertangani 1.147 jiwa di GOR Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, serta Jakarta Timur. Sementara itu, rujukan dari GOR ke balai-balai rehabilitasi sosial telah tertangani sejumlah 136 jiwa. (Ifa/H-1)