Setiap Keluarga Miskin Dapat Rp1,8 Juta Dana BLT

PEMERINTAH pusat bersiap menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin. Bantuan itu merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial akibat dampak pandemi virus korona (covid-19).

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), sebanyak 170 ribu keluarga miskin akan menerima bantuan tersebut. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kalsel, Siti Nuriyani, mengatakan salah satu hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat ialah terkait keputusan agar warga miskin di Kalsel menerima dana BLT.

“Sesuai data di Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 170 ribu keluarga miskin di Kalsel yang akan mendapatkan BLT, yaitu masing-masing sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan,” kata Siti di sela kegiatan dapur umum di Banjarmasin, Jumat (17/4).

Dia menerangkan, di Jabodetabek bantuan diberikan berupa sembako karena jaraknya dekat dan bisa langsung diantar. Untuk daerah yang jauh seperti Kalsel, bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer ke rekening penerima manfaat.

Terpisah, sebanyak 300 ribu dari 750 ribu keluarga miskin dan rentan miskin di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menerima BLT dari pemerintah pusat. Juru bicara Pemprov NTT untuk Penanganan Virus Korona, Marius Jelamu, mengatakan 300 ribu keluarga penerima BLT itu akan menerima Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Yang penting sekarang ialah data-data itu segera dikirim ke pemerintah pusat,” kata Marius Jelamu, kemarin. Saat ini, lanjutnya, seluruh kabupaten dan kota masih menghimpun data keluarga miskin dan rentan miskin untuk diserahkan ke pemerintah provinsi sebelum dikirim ke pusat.

BLT dana desa

Sebagian dana desa akan dipakai sebagai BLT untuk masyarakat miskin saat pandemi covid-19 berlangsung. “Terminologi BLT itu dari dana desa. Karena itu, mekanisme pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada desa,” kata Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, kemarin.

Di Jateng sebanyak 1,8 juta warga miskin akan mendapatkan BLT. Teknis pembagiannya, kata Ganjar, diserahkan ke setiap desa.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, BLT yang berasal dari dana desa disalurkan pada April-Juni 2020, yakni sebesar Rp600 ribu per bulan.

Dengan begitu, setiap warga penerima akan memperoleh Rp1,8 juta untuk tiga bulan. Pembagian BLT itu, lanjut Ganjar, akan diberikan kepada warga miskin yang selama ini belum masuk ke daftar masyarakat miskin, yakni mereka yang belum mendapat bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia sehat (KIS), dan kelompok rentan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan, mengatakan pendataan penduduk terdampak covid-19 yang akan menerima bantuan dari Kemensos akan dipercepat.

“Untuk data PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) sudah ada. Jadi, bisa segera didistribusikan, “ kata Erzaldi, kemarin.

Di Kota Depok, dana bansos rawan terhadap pungutan liar. Sebagai informasi, puluhan ribu warga Depok yang terdampak covid-19 mendapatkan bantuan dengan nilai total Rp7,5 miliar.

Pungli itu diduga dilakukan RT yang diberi mandat oleh Dinas Sosial Kota Depok. Di kota tersebut terdapat 5.223 RT. “Saya ingatkan RT dan RW untuk tidak melakukan pungli apa pun alasannya. Karena memungli uang itu tidak berkah. Ini pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Kepala Dinas Depok, Usman Heliana. (KG/PO/AS/RF/SL/DW/N-3)