OMBUSDMAN Republik Indonesia menegaskan pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap kelangkaan masker dan alat pelindung diri (APD) di tengah penyebaran virus korona (covid-19) merupakan maladministrasi.
"Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu Maladministrasi," ujar anggota Ombudsman Alamsyah Saragih melalui keterangan resmi, Rabu (8/4).
Di jelaskannya, Ombudsman terus mencermati kontroversi ekspor masker dan APD. Pihaknya juga menerima laporan dari kalangan media dan masyarakat yang terkait maraknya ekspor masker dan APD di tengah kebutuhan domestik begitu tinggi. Hal itu merupakan indikasi telah terjadi maladministrasi dalam mata rantai produksi.
"Kami telah menyampaikan ke publik pada tanggal 8 Maret 2020 bahwa pada prinsipnya Pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor dan melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat covid-19," tegasnya.
Menurutnya, bila pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategis. Kebijakan domestic market obligation bagi Industri yang memproduksi bisa diterapkan pada situasi saat ini.
Untuk itu Kemenkes atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Sehingga Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS.(OL-2)
