Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PRESIDEN Joko Widodo meminta kepala daerah untuk mengambil langkah yang lebih tegas terkait pembatasan arus mudiik.
Kepala Negara menekankan langkah tegas lebih dari sekadar imbauan, sangat dibutuhkan untuk mencegah potensi penyebaran virus korona (covid-19).
"Fokus kita mencegah meluasnya covid-19. Itu dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3).
Baca juga: Ahli: Covid-19 Akan Berlalu, Tapi Tetap Jaga Jarak Sosial
Lebih lanjut, Jokowi mencatat adanya arus mudik dari Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir, yang berpotensi menyebarkan virus korona. Selama delapan hari terakhir, terdapat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa sekitar 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.
Jumlah tersebut belum termasuk arus mudik yang menggunakan transportasi publik lainnya, seperti kereta api, kapal, angkutan udara, berikut mobil pribadi. Presiden juga mencermati imbauan dari berbagai tokoh dan kepala daerah untuk melarang perantau di Jakarta dan sekitarnya agar tidak pulang kampung.
Baca juga: Putus Rantai Penyebaran Covid-19, Masyarakat Jadi Garda Terdepan
Dia pun meminta penerapan imbauan tidak mudik lebih dipertegas untuk menutup potensi penyebaran covid-19. "Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh dan gubernur, agar perantau di Jabodetabek tidak mudik. Ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi,” pungkasnya.
“Tapi, menurut saya imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran covid-19," tutup Jokowi.(OL-11)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Pada periode Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2025, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan 50.576 penumpang dan 324 penerbangan.
Angka ini merupakan akumulasi dari ruas operasional yang terpantau sejak 21 Maret hingga 10 April 2025 serta ruas fungsional yang beroperasi mulai 24 Maret hingga 10 April 2025.
PT Jasa Marga Tbk menutup operasi Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 H/2025 yang memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
WAKIL Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan, melepas ratusan santri usai libur Lebaran.
Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
DEPUTI Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Asep Jenal Ahmadi, mengatakan lalu lintas arus mudik hingga arus balik mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved