Wapres Harapkan Akses Publik Terhadap Air Perpipaan Meningkat

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mendorong adanya kerja sama dari perusahaan air minum (PAM) untuk menyediakan air minum layak di seluruh wilayah di Indonesia. Wapres berharap pemerintah bisa mewujudkan 100% bagi masyarakat untuk mengakses air minum layak.

"Target kita dalam 5 tahun ke depan adalah 100 persen akses air minum layak, 15% akses air minum aman dan 30% akses perpipaan," kata Wapres saat menerima pengurus Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) di Istana Wapres, Jakarta, Senin (9/3).

Disebutkan, kebutuhan air bersih menjadi faktor penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan. Bagi Wapres, persoalan pemenuhan gizi bagi anak-anak juga menjadi teratasi apabila kebutuhan akan air minum yang layak bisa terpenuhi.

Terpenuhinya air minum yang layak juga merupakan salah satu upaya pencegahan kekerdilan pada anak atau stunting.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perpamsi Lalu Ahmad Zaini menyebutkan, pihaknya berharap pemerintah daerah mengalokasikan 2% anggarannya untuk membangun fasilitas air bersih perpipaan.

Perpamsi meminta pemerintah pusat bisa menekan pemerintah daerah merealisasikan tujuan tersebut.

Baca juga : Ketersediaan Air Bersih Nasional Memprihatinkan

“Kita usulkan bagaimana kalau ada kebijakan dari negara yang mengalokasikan 2% dana APBD kota/kabupaten maupun provinsi untuk selesaikan masalah air minum,” katanya.

Ia berharap dengan adanya kebijakan itu akan mendorong pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk perbaikan saluran air bersih di masing-masing wilayah.

Selain itu, alokasi anggaran untuk pipanisasi tersebut sekaligus membuktikan tanggung jawab pemerintah terhadap akses air bersih.

“Pemerintah dapat melakukan upaya ini dengan kebijakan seperti Instruksi Presiden,” ungkapnya.

Zaini menjelaskan persoalan pengelolaan air bersih di daerah adalah rendahnya harga jual air yang kisarannya masih jauh di bawah harga produksi yang menyebabkan banyak PAM merugi.

“Masalah pengelolaan ini adalah masih tarif yang rendah, belum full cost recovery, kalau harga produksi, misalnya, Rp5.000, lalu masih ada yang jual Rp3.000 di bawah harga produksi," paparnya. (OL-7)