Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta masyarakat Indonesia lebih toleran terhadap perbedaan pandangan. Ma'ruf tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat terhadap suatu hal yang masih diperdebatkan.
“Kita boleh tidak sependapat, tapi tidak boleh kita menghakimi,” ujar Wapres saat memberikan sambutan dalam Rakornas Ikatan Dai Indonesia di Istana Wapres, Senin (9/3).
Ma'ruf menilai maraknya aksi radikalisme yang bersifat negatif, disebabkan sikap intoleran dari kelompok maupun individu. Kelompok atau individu yang intoleran biasanya sangat fanatik, serta menganggap pandangan kelompok lain salah.
Baca juga: Menag Tekankan Toleransi Beragama
“Mereka ini biasanya menganggap orang lain salah, sesat, bahkan kafir. Akibatnya, sikap intoleran ini mengarah sikap yang radikal,” papar Ma'ruf.
Oleh karena itu, dia berharap para dai di Tanah Air membawa suasana damai dan kondusif melalui ceramah. Wapres juga meminta dakwah yang dibawakan para dai, tidak menggunakan ayat yang berkaitan perang.
“Karena kita kan tidak dalam susanan perang. Memang ada ayat perang, tapi dipakai dalam suasana perang,” pungkasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan para dai seharusnya membawa pesan dakwah kepada masyarakat, ketimbang menghakimi pihak lain. “Pendakwah bukan hakim yang menghakimi dan memberi vonis,” tutup Ma'ruf.(OL-11)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Menteri Agama mengajak umat Islam menjadikan Ramadan 1447 H/2026 M sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial, toleransi, dan harmoni kebangsaan di tengah perbedaan awal puasa.
Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. KH Anwar Iskandar dari MUI mengimbau umat Islam menyikapi perbedaan awal puasa dengan bijak.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Ia mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal puasa dengan bijak.
Hukum mengucapkan Selamat Natal dari Muslim menurut Islam. Simak dalil Al-Qur’an dan perbedaan pendapat ulama secara lengkap.
Masjid Ramah Pemudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk menghadirkan masjid sebagai ruang layanan publik yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Chico ini mengaku bersyukur dengan pengalaman pendidikannya di sekolah Katolik sejak SD hingga SMP, yang membuatnya memahami betul pentingnya toleransi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved