Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta masyarakat Indonesia lebih toleran terhadap perbedaan pandangan. Ma'ruf tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat terhadap suatu hal yang masih diperdebatkan.
“Kita boleh tidak sependapat, tapi tidak boleh kita menghakimi,” ujar Wapres saat memberikan sambutan dalam Rakornas Ikatan Dai Indonesia di Istana Wapres, Senin (9/3).
Ma'ruf menilai maraknya aksi radikalisme yang bersifat negatif, disebabkan sikap intoleran dari kelompok maupun individu. Kelompok atau individu yang intoleran biasanya sangat fanatik, serta menganggap pandangan kelompok lain salah.
Baca juga: Menag Tekankan Toleransi Beragama
“Mereka ini biasanya menganggap orang lain salah, sesat, bahkan kafir. Akibatnya, sikap intoleran ini mengarah sikap yang radikal,” papar Ma'ruf.
Oleh karena itu, dia berharap para dai di Tanah Air membawa suasana damai dan kondusif melalui ceramah. Wapres juga meminta dakwah yang dibawakan para dai, tidak menggunakan ayat yang berkaitan perang.
“Karena kita kan tidak dalam susanan perang. Memang ada ayat perang, tapi dipakai dalam suasana perang,” pungkasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan para dai seharusnya membawa pesan dakwah kepada masyarakat, ketimbang menghakimi pihak lain. “Pendakwah bukan hakim yang menghakimi dan memberi vonis,” tutup Ma'ruf.(OL-11)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan maulid merupakan momentum istimewa karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw.
Kegiatan ini diinisiasi Kanwil Kemenag Sumbar bersama FKUB dan Kemenag Kota Padang sekaligus menjadi simbol nyata komitmen Sumbar merawat keragaman dan persatuan antar umat beragama.
"Ini bukan sekadar apem. Tetapi, dilihat bagaimana spirit di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, bertoleransi, dan menjaga kerukunan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten,"
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemulihan harmoni sosial di tengah masyarakat Cidahu, Sukabumi, setelah insiden perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Tidak hanya karena secara geografis wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian 760 meter di atas permukaan laut (mdpl), tetapi juga karena desa itu tak ubahnya Indonesia mini dengan beragam agama.
BUPATI Intan Jaya, Papua Tengah, Aner Maisini mengungkapkan Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk memperkuat solidaritas dan toleransi umat beragama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved