Soal Umrah, Pemerintah Yakin Biro Umrah Paham Kondisi

KEBIJAKAN pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penangguhan pelaksanaan umrah imbas merebaknya virus korona membuat penyelenggara umrah di Tanah Air harus memutar otak. Kerugian yang dialami penyelenggara umrah akibat penangguhan ini ditaksir mencapai Rp2 triliun per bulan.

Menanggapi hal ini, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Arfi Hatim mengatakan para penyelenggara tersebut sangat memahami kondisi ini.

"Para penyelenggara umrah berada di bawah binaan kami (Kemenag). Mereka sangat-sangat akomodatif, memahami kondisi ini. Dan mereka akan menyampaikan juga kepada para jemaahnya tentang kondisi ini, bahwa nanti kita tunggu sampai slotnya dibuka," ungkap Arfi kepada Media Indonesia, Sabtu (29/2).

Baca juga: Banyak Jemaah Gagal Umrah, DPR Siapkan Peta Jalan

Pada Jumat (28/2), Menteri Agama beserta asosiasi penyelenggara haji dan umrah, dan pihak maskapai penerbangan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Hasilnya, semua pihak sepakat akan dilakukan reschedule dan keberangkatan jemaah umrah apabila nanti pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan untuk membuka kembali kegiatan umrah di Tanah Suci.

"Dan reschedule itu tanpa biaya apapun dari jemaah," kata Arfi.

Baca juga: Biro Umrah Akui Sulit Sewa Ulang Hotel, Potensi Rugi Besar

Dia mengimbau para jemaah yang tertunda keberangkatannya untuk tetap tenang. Menurutnya, keselamatan adalah hal utama. "Secara psikologis pasti masyarakat ingin beribadah ke Arab Saudi. Tetapi tentu kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Yaitu ini semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan jemaah kita sendiri," pungkasnya. (X-15)