Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH belum bisa memastikan kompensasi yang akan didapatkan jemaah umrah yang tidak jadi diberangkatkan. Saat ini, pemerintah fokus mencegah WNI berangkat ke Tanah Suci, agar terbebas dari wabah virus korona (COVID-19).
"Jadi, memang pertama kali yang menjadi concern adalah safety. Supaya jangan sampai jamaah kita tertular, atau sebaliknya di Arab Saudi itu menjadi satu tempat konsentrasi terjadinya wabah. Terus baru kita ngomong lagi tentang kerugian dan sebagainya. Nanti kita akan bahas," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Bidang PMK, Kamis (27/2).
Dalam sepekan, lanjut Budi, terdapat 100 penerbangan umrah dari Indonesia. Artinya, dalam satu hari, sebanyak 13 penerbangan yang membawa jamaah asal Indonesia menuju Arab Saudi.
Baca juga: KBRI Arab Saudi Upayakan Jamaah Indonesia Tetap Bisa Umrah
Setelah muncul larangan sementara dari pemerintah Arab Saudi, Budi mengungkapkan ada sejumlah penerbangan yang terlanjur mendarat di sana. Kementerian Luar Negeri berupaya memastikan nasib masyarakat Indonesia yang terlanjur sampai di Arab Saudi, agar diterima dengan baik dan dapat menjalankan ibadah.
"Dua pesawat yang sudah terbang terus dikoordinasikan oleh Bu Menlu (Retno Marsudi) untuk tetap bisa diterima. Tapi ini sedang dalam proses," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi menghentikan kunjungan umrah unruk sementara waktu. Serta, menghentikan penerbitan visa bagi warga negara asing. Hal itu diumumkan melalui keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menolak pelancong dari negara yang ditemukan kasus positif virus korona.(OL-11)
PLATFORM perdagangan aset kripto OSL Indonesia resmi meluncurkan kampanye spesial menyambut bulan suci Ramadan bertajuk 'THR Tiap Hari, Umrah Gratis Menanti'.
Selly pun menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada jemaah umrah mandiri yang berpotensi tidak terdata secara menyeluruh oleh pemerintah.
Kemenhaj dan PPIU sepakati 10 langkah mitigasi dampak perang Timur Tengah bagi jemaah umrah, termasuk kebijakan refund tiket dan penundaan keberangkatan.
SITUASI keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas mulai, berdampak pada sektor perjalanan ibadah umrah.
Ia menilai perlu ada mekanisme perlindungan hukum dan finansial bagi PPIU agar tidak menanggung kerugian sepihak dalam situasi force majeure.
KEPALA Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, mengimbau, jemaah umrah untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved