Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk digelontorkan kepada para influencer mancanegara. Tujuannya adalah agar mereka mempromosikan destinasi-destinasi wisata di Tanah Air kepada dunia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengungkapkan pemerintah memilih untuk menggunakan jasa influencer internasional agar upaya pemasaran bisa lebih efektif.
"Kalau kita mau pengaruhi pasar Amerika Serikat, ya kita harus pakai influencer dari sana. Kalau influencernya dari Indonesia, tidak akan berpengaruh," ujar Wishnutama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2).
Saat ini, lanjutnya, pemerintah masih memilah influencer-influencer yang akan diajak bekerja sama. Namun, fokus akan ditujukan kepada mereka yang berasal dari Amerika Serikat, India, Timur Tengah dan Australia.
"Intinya negara-negara yang kira-kira punya potensi luar biasa. Seperti Australia. Itu kan dekat, sejauh ini juga banyak yang berkunjung, pengeluaran mereka besar," jelasnya.
Baca juga: Perlambatan Ekonomi Ancam Pariwisata dan Investasi
Diharapkan, pada Maret mendatang, skema promosi tersebut sudah bisa berjalan.
"Sekarang kita masih pelajari, masih kita cari. Misalnya si A, engagement-nya berapa, viewers-nya berapa di YouTube atau Instagram. Yang paling bagus akan kita dekati," tuturnya.
Salah satu contoh influencer level dunia yang dianggap potensial adalah boyband asal Korea Selatan yakni Bangtan Boys atau BTS.
Namun, Wishnutama mengaku Indonesia tidak mampu memakai jasa grup tersebut karena tarif mereka terlampau mahal.
"Tidak. Kalau bayar influencer BTS tidak mampu kita. Bisa lebih dari US$10 juta (Rp138 miliar) mungkin tarif mereka," tandasnya. (A-2)
Jennifer Bachdim mengaku sempat terkejut karena sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa Damkar memiliki layanan penyelamatan nonkebakaran seperti ini.
Masa depan persepsi politik publik sangat bergantung pada literasi media dan kesadaran kritis masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
KEBEBASAN berpendapat di media sosial menjadi salah satu wujud nyata demokrasi di era digital.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved