Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan keinginannya agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial. Hal tersebut menjadi narasi yang sedang dibangun dalam program-program Kementerian Sosial ke depan.
Menurut Juliari, pengentasan keluarga miskin jangan hanya melalui bantuan-bantuan sosial tetapi setelah itu harus mendapatkan program-program pemberdayaan.
Hal itu supaya ada peningkatan atau graduasi dari masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera.
"Program pemberdayaan ini banyak. Antara lain tentang kewirausahaan, menghubungkan mereka dengan fasilitas-fasilitas pinjaman lunak seperti KUR," ujar Mensos di sela-sela kunjungan ke Kantor Media Grup, Jakarta Barat, Kamis (20/2).
Contoh program kewirausahaan Kemensos adalah Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. Ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
Baca juga : KPK Minta Data Warga Miskin Diperbaiki
UEP sendiri adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).
"Yang mau wirausaha, yang belum ada bisnis, kita kasih Kube. Ini graduasi level pertama dari orang miskin jadi wirausaha. Graduasi level kedua dari wirausaha kecil jadi wirausaha beneran," ungkap Mensos.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar kartu prakerja bisa bersinergi dengan program keluarga harapan (PKH).
"Karena tidak semua orang bisa dipaksa jadi wirausaha. Terutama anak-anak mudanya yang mau mencari kerja," jelas Mensos.
Baca juga : Mendagri Dorong Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Masuk APBD
"Jadi keluarga-keluarga miskin kita naikkan kelas melalui kewirausahaan, dan kalau yang gak mau wirausaha ya minimal dapat kartu prakerja," imbuhnya.
Juliari menilai harus ada satu strategi pengentasan kemiskinan yang integrated.
"Bantuan sosial dan dilanjutkan dengan pemberdayaan," pungkasnya. (OL-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved