Raker dengan DPD RI, Menteri LHK Siti Nurbaya Jelaskan 5 Program

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan  berbagai program penting Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpinnya yang akan dilakukan pada tahun 2020 pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Pada raker tersebut, Menteri Siti mengawali dengan menjelaskan lima program prioritas nasional (PN). Lima program tersebut, pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemisikinan. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan Kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dan kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dari kelima program prioritas nasional tersebut, KLHK terlibat dalam tiga program nasional. Pada program nasional pertama, KLHK memberikan dukungan dengan program-program yang turut mendukung pengentasan kemiskinan berupa Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan Hutan Sosial.

"Alokasi TORA mencapai 4,9 juta hektare (ha), dan yang sudah berproses 935 ribu ha, serta alokasi yang bisa dilepaskan seluas 1,5 juta ha,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Sedangkan untuk program hutan sosial, Menteri LHK menjelaskan bahwa dari 12,7 juta ha yang dialokasikan, telah terealisasi seluas 4.048.376,81 ha dengan 6.411 unit surat keputusan (SK) untuk kurang lebih 818.457 kepala keluarga.

Kemudian pada program nasional ketiga, KLHK mendukung nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi dengan peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir, serta denhan peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.

Pada program nasional ketiga, KLHK juga melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sedangkan pada program nasional keempat,  KLHK mendukung untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air dilakukan dengan kegiatan prioritas penataan kawasan hutan, kemudian pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, serta terlibat pada program pengendalian pencemaran lingkungan seperti Citarum Harum.

Peningkatan kualitas lingkungan

Selain itu, pada program nasional keempat, KLHK juga ikut berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan prioritas KLHK antara lain pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Terkait hal tersebut, KLHK turut tetlibat aktif dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakkan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam bidang anggaran, Menteri Siti Nurbaya menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar Rp9,006 triliun rupiah ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar.

"Sebanyak 4,9 triliun rupiah atau 57% dari total anggaran digunakan untuk mendukung program nasional," jelas Siti Nurbaya.

Menteri LHK juga menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan implementasi Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2008. Capaian-capaian keberhasilan penanganan dan pengurangan sampah di berbagai daerah dijelaskan beliau.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar, memberikan apresiasi atas perhatian langsung Menteri LHK pada Raker kali ini. Dirinya kemudian meminta agar KLHK dan DPD RI dapat saling menguatkan kerjasama.

"Saya meminta agar diberikan informasi jika ada sosialisasi atau kegiatan KLHK di lapangan," ujar Sultan Bachtiar.

Pada raker tersebut, Menteri LHK hadir bersama seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya, serta pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup KLHK. Selain Wakil Ketua DPD RI, hadir juga pimpinan dan anggota Komite II DPD RI, yang mewakili 34 provinsi di Indonesia.(OL-09)