Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BUPATI Natuna, Abdul Hamid Rizal, meminta kompensasi terhadap pemerintah. Pasalnya, Natuna dijadikan sebagai lokasi observasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Provinsi Hubei, Tiongkok, terkait wabah virus korona (2019-nCoV).
"Yang jelas kami minta dibangun rumah sakit yang lebih lengkap. Untuk mengatasi permasalahan itu, kami minta dibantu peralatan yang kurang di rumah sakit kami. Pak Menteri Kesehatan juga harap perhatikan," kata Hamid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/1).
Dia mengatakan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, sudah meminta dirinya untuk selalu berkoordinasi mengenai hal yang dibutuhkan di lokasi observasi.
"Tadi Pak Menteri Kesehatan bilang akan membantu apa yang diperlukan di rumah sakit kita. Jadi, beliau menyatakan akan perhatikan ini. Apa yang kurang tolong disampaikan," jelas Hamid.
Baca juga: Soal Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan, DPR : Perlu Sosialisasi
Saat ditanya mengenai penolakan dari masyarakat yang setempat, dia menyebut kondisi masyarakat saat ini mulai paham. "Jadi kita bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa tempat pemilihan sudah dipikirkan masak-masak. Jadi pangkalan militer, maka dipilihlah Natuna sebagai tempat isolasi," imbuhnya.
"InsyaAllah nanti Pak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham juga mau ke sana, dalam rangka menyejukkan masyarakat. Kami minta hari Jumat, agar beliau juga bisa memberikan wejangan sebagai khotib. Setelah itu mungkin kita sambil duduk di Masjid Agung Natuna," tuturnya.
Nantinya Menteri Kesehatan juga akan berkantor di Natuna. Sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa situasi tetap terkendali.
"Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa dia segera besok berangkat ke Natuna. Sebetulnya, hari ini beliau mau berangkat, tapi karena ada rapat terbatas, beliau menunda ke Natuna besok," ungkapnya.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved