Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PEMERINTAH menjamin pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok, yang kini dikarantina tidak membahayakan masyarakat di Natuna. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD, saat menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Bupati Natuna, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia itu dilakukan dengan aturan, tidak membahayakan masyarakat Natuna," ujar Mahfud.
Menkopolhukam juga meminta masyarakat, terutama di Natuna, memperbaharui informasi dan tidak mempercayai berita bohong yang dapat memprovokasi.
"Diharapkan masyarakat, Pemda, dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna sering mengecek informasi ke pusat, ke posko-posko, dan lain sebagainya, tidak percaya pada berita bohong, hoaks, yang bisa mendramatisasi masalah yang sebenarnya tidak ada apa-apa," ujarnya.
Baca juga: Soal Evakuasi WNI ke Natuna, Mahfud Akui Ada Miskomunikasi
Ia juga mengakui adanya miskomunikasi dengan Pemerintah Daerah Natuna karena perkembangannya yang dinamis dan cepat.
"Memang terjadi semacam miskomunikasi, bukan keterlambatan informasi, karena Pemerintah begitu mendapat green light (lampu hijau) untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI," ucapnya.
Pemerintah, imbuh dia, mengambil langkah cepat di Natuna yakni bersama instalasi militer.
Namun, kata Mahfud, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan Pemda dan rakyat Natuna agak terlambat.
"Karena diikuti dengan semua media massa bahwa perkembangannya dari menit ke menit, dan kita melakukan tindakan yang tepat," jelas Menkopolhukam.
Di samping itu, Pemerintah juga menjamin WNI yang dipulangkan dari Wuhan dalam kondisi sehat. Namun, perlu dilakukan beberapa tindakan sesuai standar internasional berdasarkan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai dari karantina dan pemeriksaan fisik setiap hari oleh sektor kesehatan.
"Menkes berada paling depan di bidang ini," kata Menkopolhukam.
Menkopolhukam berencana bertolak ke Natuna dalam waktu dekat dengan beberapa pejabat terkait. Selain meninjau langsung, ia juga akan berdoa meminta keselamatan bagi seluruh bangsa Indonesia.
"Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan rencana lain yang tidak bisa diganti, saya tanggal 6 dengan beberapa pejabat terkait (akan) datang ke Natuna untuk menghadiri istigosah, doa bersama, untuk memohon kepada Tuhan untuk kebaikan bersama," ujarnya.
Konferensi pers turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Natuna. (OL-1)
SEORANG Warga Negara Indonesia (WNI) berinsial ATB, 33, tewas diduga tertembak wilayah Fatumea, Distrik Kobalima (Suai), Timor Leste pada Minggu (17/8).
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved