Tingkatkan Kesejahteraan PKH dengan Kredit Usaha Rakyat

PRESIDEN Joko Widodo mendorong ibu-ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai merintis usaha rumahan untuk menigkatkan pendapatan keluarga.

"Kalau ada yang memiliki keinginan usaha silakan mulai merintis usaha. Saya tahu ada yang berjualan bakso, berjualan nasi liwet, berjualan baju. Silakan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari situ ada keuntungan untuk meningkatkan ekonomi keluarga," kata Presiden saat meninjau penyerahan bantuan sosisal PKH di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1).

Presiden juga memuji para ibu-ibu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang telah mendapatkan keuntungan dari merintis usaha. Bagi yang belum mampu meningkatkan usaha karena terhalang modal usaha, maka pemerintah akan membantu dengan kredit usaha.

"Misalnya menggunakan modal uang PKH Rp500 ribu. Dicoba lalu berhasil. Tapi modalnya kurang, kita akan larikan ke KUR atau saya dampingi dengan Mekaar atau UMi," ucap Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden meminta kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) agar mengawal KPM PKH dan memastikan kelompok-kelompok KPM PKH mendapat akses ke berbagai bantuan permodalan.   

Kepada ibu-ibu, Presiden menjelaskan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sedangkan Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah program untuk ibu-ibu kurang mampu atau tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.

"Kalau untuk modal usaha Rp2 juta sampai Rp3 juta bisa UMi atau Mekaar. Kalau kebutuhannya Rp20--25 juta maka bisa KUR sehingga kita bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan kita," terang Presiden.

Dalam laporannya dihadapan Presiden Jokowi, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menjelaskan kebijakan penyaluran bansos PKH tahun 2020 salah satunya diarahkan agar KPM mendapat akses pembiayaan usaha sehingga mereka lebih produktif.

"Pembiayaan diberikan melalui KUR untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Maju," tutur Mensos.

Menteri mengatakan KUR untuk KPM PKH program kemitraan Kemensos dengan anggota  Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan saat ini telah dimulai dengan penyaluran KUR oleh BNI. Secara berlanjut program KUR juga dilaksanakan BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Kehadiran Presiden yang didampingi Menteri Sosial di Kota Cimahi adalah untuk melihat secara langsung proses penyerahan bansos PKH untuk wilayah Bandung Raya. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi.

Dalam acara tersebut, sebanyak 2.500 KPM hadir dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).

Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kunjungan ini, Presiden juga bertemu dengan KPM PKH yang memamerkan produk usahanya. Mereka adalah nasabah KUR dari BNI.

Presiden memuji Ibu Aminah yang merintis usaha konveksi. Perempuan asal desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat ini telah memulai usahanya pada tahun 2019. Kini ia dapat membukukan omzet Rp90 juta per bulan.

Ada pula Ibu Idah pemilik usaha sepatu sandal. Ia tinggal di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dan telah menjalankan usaha ini sejak tahun 2000. Dari usaha sepatu sandal ini ia mendapat omset sebesar Rp15 juta per bulan.

Berikutnya Ibu Nining warga Desa Padahurip Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Ia memproduksi sabun cuci piring sejak tahun 2014. Omset dari usaha ini per bulan mencapai Rp112 juta per bulan. (OL-09)