Sabtu 25 Januari 2020, 21:25 WIB

Soal Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Antara | Humaniora
Soal Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Antara
Petugas Bea Cukai menunjukkan barang bukti cairan vape di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih akan menunggu musyawarah ulama untuk memutuskan fatwa terhadap vape atau rokok elektrik. Musyawarah ulama rencananya digelar pada pertengahan Maret 2020.

"Kami menunggu musyawarah ulama dulu. Saya tidak berani. Tidak sembarangan menjatuhkan hukuman haram. Haram, wajib, sunah itu tidak sembarangan, harus musyawarah," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (Antara)

Untuk rokok, kata dia, NU memfatwakan hukumnya makruh kalau tidak terdapat darurat penyakit dan haram saat berbahaya mengganggu kesehatan penggunanya.

Baca juga: Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memfatwakan segala bentuk rokok elektronik atau vape hukumnya haram, mempertegas fatwa haram rokok yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Muhammadiyah memandang mengisap rokok elektronik mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat, yang dilarang menurut Alquran pada Surah Al Baqarah ayat 195 dan Surah An Nisa ayat 29.

Baca juga: Cukai Rokok Elektrik Sumbang Rp1 Triliun ke Kas Negara

Selain itu, menurut fatwa Muhammadiyah, mengisap rokok elektronik merupakan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uapnya sebagaimana kesepakatan para ahli medis dan akademisi.

Baca juga: IDI Tolak Kerja Sama dengan Produsen Vape

Lantaran merokok elektronik diharamkan, belanja rokok elektronik merupakan perbuatan tabzir atau pemborosan yang dilarang menurut Alquran Surah Al Isra ayat 26 dan 27.

Penggunaan rokok elektronik disebut bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, yakni pelindungan agama, pelindungan jiwa dan raga, pelindungan akal, pelindungan keluarga, dan pelindungan harta. (X-15)

Baca Juga

ANTARA/Prasetia FauzanI

Menag Usulkan PTKI, Pesantren dan Madrasah Swasta Bisa Akses SBSN

👤Humaniora 🕔Kamis 21 Januari 2021, 10:00 WIB
Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu...
Antara

Donor Plasma Konvalesen Animo Tinggi, Sarana Minim

👤(Ata/H-2) 🕔Kamis 21 Januari 2021, 09:55 WIB
Sebanyak 31 dari 236 Unit Donor Darah (UDD) PMI di seluruh kota besar di indonesia disiagakan untuk kelancaran donor plasma...
Antara

Bangun Pabrik Bahan Bakar dari Sawit

👤Ant/H-3 🕔Kamis 21 Januari 2021, 09:25 WIB
Saran kebijakan dibuat para peneliti LIPI sebagai bahan pertimbangan pemerintah, yang didasarkan dari bukti-bukti...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya