Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
SIMPLIFIKASI layanan pasien hemodialisis menjadi salah satu prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pascakenaikan iuran. Fasilitas finger print (sidik jari) untuk pasien hemodialisis menjadi salah satu cara agar peserta tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
"Tidak perlu bawa surat, selanjutnya cukup finger print saja," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Jakarta Pusat, Senin (13/1).
Hingga saat ini, terdapat 772 fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan hemodialisis bagi peserta JKN-KIS.
Menurutnya, pasien yang ditangani JKN-KIS terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Pada 2014, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana Rp1,91 triliun untuk 1,79 juta pasien hemodialisis dan melonjak jadi Rp4,81 triliun untuk 4,9 juta pasien pada 2018. (Ata/H-2)
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved