Sabtu 28 Desember 2019, 17:30 WIB

Satgas Umrah Beraksi Tutup Empat Travel Umrah Ilegal

Atalya Puspa | Humaniora
Satgas Umrah Beraksi Tutup Empat Travel Umrah Ilegal

Dok Satgas Umrah
Satgas Umrah saat melakukan inspeksi

 

SATGAS Umrah Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Ibadah Kementerian Agama menemukan tiga travel umrah di Jawa Tengah yang tidak mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Tiga travel umrah tersebut akhirnya dihentikan operasionalnya oleh Satgas Umrah. Ketiga travel Non PPIU tersebut ialah PT ABI, PT SS, dan PT BNI. Dari ketiganya, ada yang telah beroperasi lebih dua tahun.

"Satgas telah menghentikan tiga travel umrah tak berizin. Ada dua yang baru memiliki izin sebagai biro perjalanan wisata dari pemerintah daerah (pemda) dan ada satu travel yang baru sebatas akta notaris. Dan ini tidak diperbolehkan menerima pendaftaran dan memberangkatkan jemaah umrah. Maka Satgas meminta mereka untuk menghentikan operasionalnya,” tegas Ketua Tim Satgas, M Ali Zakiyuddin dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (27/12)

Kasi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Kementerian Agama Ali Machzumi menyampaikan untuk memastikan kesungguhan ketiga travel tersebut, para pimpinan travel diminta membuat surat pernyataan bermeterai Rp6.000.

Pernyataan ini akan menjadi pegangan dan kontrol Satgas Umrah ke depan. "Satgas meminta pimpinan travel-travel menuangkan janji dalam pernyataan untuk tidak akan mengoperasikan lagi perusahaan dalam penyelenggaraan umrah dan apabila tetap beroperasi bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk mengembalikan seluruh biaya perjalanan ibadah umrah yang sudah dibayarkan oleh jemaah yang belum diberangkatkan," ujar Ali.

Anggota Satgas Umrah dari unsur PPATK Andre Maytadi menambahkan, langkah Satgas Umrah sebagai langkah awal dan preventif. Diharapkan travel-travel ini mengikuti aturan yang ada. Dan apabila diabaikan tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Jawa Tengah, tim Satgas Umrah juga menemukan biro perjalanan yang tidak memiliki izin sebagai PPIU di Garut, Jawa Barat. Biro perjalanan tersebut adalah PT AGM.

Biro ini juga telah memberangkatkan sekitar 300 jemaah. Untuk memberangkatkan para jemaah tersebut, mereka mendaftarkan kembali kepada PPIU  di Jakarta.

Tim Satgas minta agar PT AGM menutup kata-kata 'umrah dan haji plus' pada papan nama mereka dan menghentikan pendaftaran jemaah umrah sampai memiliki izin operasional. Alternatif lainnya, PT AGM mendaftar sebagai kantor cabang PPIU. Tentunya ada ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain penggunaan nama yang sama dengan kantor pusat PPIU.

"Praktik seperti ini tidak dibenarkan dan dapat diancam dengan pidana sesuai UU 8 tahun 2019," ujar Zakaria Anshori yang memimpin inspeksi ini. (X-15)

Baca juga: Polri dan Kemenag Segera Bentuk Satgas Umrah

Baca juga: Kemenag Moratorium Izin Biro Umrah

Baca juga: Satgas sudah Hentikan 44 Investasi Bodong

Baca Juga

Ilustrasi

Cegah Dampak Psikologis Penyebaran Covid-19 Meluas

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Januari 2021, 19:00 WIB
Indonesia berada di peringkat 19 dunia, peringkat 4 Asia dan tertinggi di Asia...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kasus Tembus 1 Juta, Menkes: Momen untuk Berduka dan Bekerja Keras

👤Antara 🕔Selasa 26 Januari 2021, 18:55 WIB
Hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai satu juta kasus tepatnya 1.012.350 kasus, setelah jumlah orang yang tertular COVID-19...
MI/Andri W

Penerapan Prokes di Transposrtasi Umum Bakal Diperketat

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Januari 2021, 18:25 WIB
LAYANAN transportasi umum baik di darat, laut, dan udara dipastikan semakin memperketat protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya