KUNCI menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes yang masih tinggi di Indonesia yakni melalui pencegahan dari hulu.
Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan untuk menurukan angka prevalensi stunting dibutuhkan keluarga yang matang, kesiapan mental, dan kemampuan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK pada ajang Scaling Up Nutrition (SUN) Annual Meeting 2019 di Jakarta, Jumat (21/12).
Muhadjir mengutip hasil hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, angka stunting Indonesia sebesar 27,67%. "Dapat dikatakan setiap 10 anak ada 3 di antaranya yang mengalami stunting,"sebutnya.
Menurut Muhadjir, masyarakat perlu memahami bahwa penyebab stunting sangat bisa terjadi dimulai pada fase pranatal atau sebelum kelahiran.
Untuk menanggulanginya, kata Muhadjir, dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan pranikah juga salah satu bentuk untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru terkait pentingnya gizi pada anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
Pada dalam kandungan hingga usia dua tahun, anak berada pada periode emas pertumbuhan yang mana otak dan fungsi kognitifnya berkembang sangat pesat. Ia juga menyebut bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab stunting.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah keluarga di Indonesia per-Maret 2019 sebanyak 47.116.000 dengan jumlah keluarga berstatus sangat miskin dan miskin mencapai 9,4% atau sekitar 9.600.000, pun jika ditambah dengan keluarga hampir miskin menjadi 16,82% atau sekitar 14 juta keluarga.
Sementara itu, pernikahan yang ditangani Kantor Urusan Agama sekitar 1.900.000 pertahun dan jika ditambah dengan yang ada di luar yaitu catatan sipil sekitar 2.500.000.
"Dari jumlah itulah diperkirakan ada sekitar 10% yang berpotensi menjadi keluarga miskin baru atau sekitar 250.000 keluarga per tahunnya," ucapnya.
Muhadjir meyakini, dengan mengikuti program bimbingan pranikah, jumlah calon pasangan pengantin yang berpotensi menjadi keluarga miskin baru itu akan menjadi keluarga yang lebih berkualitas.
"Tidak saja mandiri secara ekonomi, tetapi mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing," tuturnya.
Pemerintah juga akan menyediakan kartu prakerja khususnya bagi calon pasangan pengantin yang belum memiliki pekerjaan.
Nantinya, calon pasangan tersebut akan dibekali kursus keterampilan melalui lembaga pelatihan yang siap menyalurkan lapangan pekerjaan. Termasuk adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengantin. Terkait ini, Presiden menurutnya sangat mendukungnya.
Dalam Musrenbangnas 2019 di Istana Negara, Presiden juga telah mengarahkan untuk segera diselenggarakan kegiatan Sarapan Bersama di seluruh Indonesia. Kegiatan itu, menurut Muhadjir, juga merupakan salah satu bentuk intervensi permasalahan gizi kurang yang baik.
“Makanannya tidak perlu mahal-mahal. Makanannya dapat berasal dari kearifan lokal setempat,” sebut Muhadjir.
Nantinya, Kementerian Desa dan PDT dapat menganggarkannya untuk kegiatan tersebut. Dari Kementerian Kesehatan juga dapat menyediakan makanan dengan suplemen atau vitamin.
Seperti diketahui, saat ini angka stunting di Indonesia berada pada angka 27,67% (SSGBI 2019) dan pemerintah harus mampu menurunkan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden dalam Musrenbangnas pada 16 Desember 2019.
Intervensi yang dilakukan secara terus menerus menjadi bukti nyata dan bermanfaat untuk masyarakat, sehingga percepatan penurunan stunting segera terwujud. (Ind/OL-09)
