MENTERI Sosial Juliari P Batubara meminta badan penelitian dan pengembangan (Litbang) Kementerian Sosial memperkuat riset terkait pemberdayaan sosial.
“Sudah banyak kebijakan yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berdasarkan riset, tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi terhadap program, apakah sudah tepat sasaran,” kata Juliari dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (12/12).
Ia menjelaskan riset dan kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karenanya, penguatan riset perlu dilakukan.
“Ke depan kita harus lebih banyak riset terkait pemberdayaan sosial. Karena, melalui riset yang terstruktur, bisa diperoleh data dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan, tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Baca juga: Mensos Minta Riset Program Pemberdayaan Sosial Diperkuat
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan rasional. Juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks," imbuhnya.
Oleh karena itu. menurutnya, riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program.
“Riset menjadi alat dalam membantu pengambilan keputusan tentang apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan,” kata Mensos.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin menjelaskan pihaknya, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), sedang meretas kerja sama bidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia.
“Kebijakan yang semakin berkualitas terkait kesejahteran sosial harus didukung oleh bukti yang didapat dari penelitian yang terstruktur,” kata Syahabuddin.
Ia menilai, sejauh ini, Puslitbang Kesos telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesejahteraan sosial.
Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024. (OL-2)
