Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menemukan jurus untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin, tahun depan sudah ketemu jurusnya," kata Presiden usai melakukan inspeksi mendadak di RSUD Cilegon, Banten, Jumat (6/12).
Presiden menjelaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan memaparkan upaya tersebut.
Ia mengatakan, keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim jaminan kesehatan ke sejumlah rumah sakit terjadi karena defisit anggaran.
Baca juga: Jokowi Sidak Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Cilegon
Saat melakukan inspeksi di RSUD Cilegon, Presiden berdiskusi dengan sejumlah pasien yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
"Hampir 90% lebih menggunakan BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain, 70-80% itu PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis, yang sisanya 20% itu pakai yang mandiri," ujar Presiden.
Presiden meminta pemerintah daerah memperbaiki fasilitas pelayanan untuk pasien di rumah sakit-rumah sakit daerah.
"Masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya masih belum diperbaiki. Tapi itu tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi," kata Jokowi.
Presiden sebelumnya juga melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek pelayanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Lampung dan Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Ia mengatakan BPJS Kesehatan harus memperbaiki tata kelola untuk mengurangi defisit anggaran. (OL-2)
SEJUMLAH opsi dukungan disiapkan untuk membantu pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS kini memimpin salah satu lembaga dengan kelolaan dana terbesar di Indonesia.
TONGKAT estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan resmi berpindah.
MAYJEN TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved