Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Pasalnya, anggaran negara telah mengalir ke stasiun televisi pelat merah ini, tetapi kualitas dan program-progamnya masih kalah dari swasta.
"Program lokal yang kaya budaya banyak yang bisa dibikin. Begitu banyak Festival Film di Indonesia tapi tidak digarap TVRI. Banyak juga film pendek diproduksi anak negeri yang bisa ditayangkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (2/12).
Ia mengatakan TVRI seharusnya bisa mengangkat budaya dan film anak bangsa lebih banyak karena negara telah memberikan anggaran yang cukup. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Bahkan pengelolaan organisasi TVRI saat ini kian menyedihkan.
"Soal pemberdayaan SDM TVRI , pemimpin harus merangkul semua komponen sebagai aset bukan malah dibuang ke daerah-daerah sehingga mematikan kariernya,' ujarnya.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta Direksi TVRI tidak membeli program asing yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Kemudian perusahaan yang dipimpin Helmi Yahya itu perlu menata organisasi, memperkuat mutu SDM dan memperbanyak program bermuatan budaya bangsa.
"Buat apa membeli program asing dengan biaya yang sangat mahal. Sementara budaya kita tenggelam. TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menayangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan," katanya.
Ia pun heran mengapa TVRI bisa kalah dari TV swasta. Padahal menurut Almuzammil Yusuf, karyawan TVRI paling banyak dari TV Swasta.
"Hampir semua provinsi ada TVRI stasiun daerah. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier," pungkasnya.(OL-8)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
SEPANJANG 2024, pendapatan premi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencapai Rp4,02 triliun atau naik 21,65%.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved