Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Pasalnya, anggaran negara telah mengalir ke stasiun televisi pelat merah ini, tetapi kualitas dan program-progamnya masih kalah dari swasta.
"Program lokal yang kaya budaya banyak yang bisa dibikin. Begitu banyak Festival Film di Indonesia tapi tidak digarap TVRI. Banyak juga film pendek diproduksi anak negeri yang bisa ditayangkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (2/12).
Ia mengatakan TVRI seharusnya bisa mengangkat budaya dan film anak bangsa lebih banyak karena negara telah memberikan anggaran yang cukup. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Bahkan pengelolaan organisasi TVRI saat ini kian menyedihkan.
"Soal pemberdayaan SDM TVRI , pemimpin harus merangkul semua komponen sebagai aset bukan malah dibuang ke daerah-daerah sehingga mematikan kariernya,' ujarnya.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta Direksi TVRI tidak membeli program asing yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Kemudian perusahaan yang dipimpin Helmi Yahya itu perlu menata organisasi, memperkuat mutu SDM dan memperbanyak program bermuatan budaya bangsa.
"Buat apa membeli program asing dengan biaya yang sangat mahal. Sementara budaya kita tenggelam. TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menayangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan," katanya.
Ia pun heran mengapa TVRI bisa kalah dari TV swasta. Padahal menurut Almuzammil Yusuf, karyawan TVRI paling banyak dari TV Swasta.
"Hampir semua provinsi ada TVRI stasiun daerah. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier," pungkasnya.(OL-8)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved