Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Pasalnya, anggaran negara telah mengalir ke stasiun televisi pelat merah ini, tetapi kualitas dan program-progamnya masih kalah dari swasta.
"Program lokal yang kaya budaya banyak yang bisa dibikin. Begitu banyak Festival Film di Indonesia tapi tidak digarap TVRI. Banyak juga film pendek diproduksi anak negeri yang bisa ditayangkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (2/12).
Ia mengatakan TVRI seharusnya bisa mengangkat budaya dan film anak bangsa lebih banyak karena negara telah memberikan anggaran yang cukup. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Bahkan pengelolaan organisasi TVRI saat ini kian menyedihkan.
"Soal pemberdayaan SDM TVRI , pemimpin harus merangkul semua komponen sebagai aset bukan malah dibuang ke daerah-daerah sehingga mematikan kariernya,' ujarnya.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta Direksi TVRI tidak membeli program asing yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Kemudian perusahaan yang dipimpin Helmi Yahya itu perlu menata organisasi, memperkuat mutu SDM dan memperbanyak program bermuatan budaya bangsa.
"Buat apa membeli program asing dengan biaya yang sangat mahal. Sementara budaya kita tenggelam. TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menayangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan," katanya.
Ia pun heran mengapa TVRI bisa kalah dari TV swasta. Padahal menurut Almuzammil Yusuf, karyawan TVRI paling banyak dari TV Swasta.
"Hampir semua provinsi ada TVRI stasiun daerah. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier," pungkasnya.(OL-8)
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, berpartisipasi dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved