Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PIDATO peringatan Hari Guru Nasional 2019 yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menuai beragam komentar dari masyarakat. Banyak pihak yang sependapat dengan isi pidato tersebut, tapi tidak sedikit juga yang kemudian mempertanyakan kebijakan apa yang kemudian akan diambil oleh Mendikbud beserta jajarannya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano mengatakan, berdasarkan isi pidato Nadiem, terlihat jelas akan ke mana arah kebijakannya. Setidaknya ada beberapa poin penting yang disampaikan Mendikbud dalam pidato tersebut yakni terkait penyederhanaan tugas administrasi guru, aturan-aturan yang menyulitkan guru, kurikulum, serta ruang berinovasi bagi guru dan murid.
“Arahnya ke mana Mas Menteri kan jelas, tinggal kita membuat rumusannya. Itu yang sekarang kita kerjakan untuk menuju ke situ,” kata Supriano dalam acara Simposium Nasional Guru IPA 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Selasa (26/11).
Supriano mengungkapkan, Kemendikbud kini tengah dalam proses mengkaji peraturan mana saja yang menyulitkan dan menjadi penghambat bagi guru dalam bekerja sehari-hari dan akan berusaha memperbaiki peraturan-peraturan tersebut.
“Kita lihat di mana yang memberatkan dan peraturan-peraturan mana yang perlu kita lihat dulu. Kan ada juga peraturan Kemenpan RB, ada peraturan di BKN, ada peraturan Kemendikbud, ini kita sisir dulu menuju ke arah yang Mas Menteri maksudkan. Makanya kita belum jawab kemana-mana, kita melihat dulu apa yang perlu diperbaiki,” tandasnya. (OL-8)
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved