Presiden Minta BPJS Kesehatan Berbenah

PRESIDEN Joko Widodo ­menemukan peserta BPJS Kesehatan yang membayar sendiri atau iuran mandiri lebih banyak daripada peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai negara. Temuan itu ­diperoleh Presiden Jokowi saat melakukan sidak ke RSUD Dr H Abdul Moeloek, Lampung, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya ­langsung ­kepada sejumlah pasien yang ada di sana.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi ­hampir 90% lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan para pasien di rumah sakit itu justru lebih banyak didominasi peserta mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori PBI yang dibiayai melalui APBN.

Data BPJS Kesehatan per 31 ­Oktober 2019 menyebutkan terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN.

Jumlah itu belum termasuk peserta dari kategori PBI yang dibiayai APBD, yang mencapai 37.887.281 berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau sekitar 60% dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” kata Presiden.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS ­Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN, tetapi di BPJS terjadi defisit. Itu karena salah kelola saja. ­Artinya apa? Yang seharusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi ­penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya. (Nur/DW/X-10)