Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan sejumlah solusi untuk atasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Saat ini, penaikan iuran hingga 100% yang menjadi solusi atas masalah tersebut justru menuai protes dari berbagai pihak.
Solusi yang ditawarkan Menkes Terawan, pertama pihaknya akan melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk melakukan revisi tarif INA CBGs, rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis.
"Ini bisa jadi momentum, orientasinya pasti sosial, bukan bisnis demi revolusi mental. Tujuannya agar menggugah tenaga kesehatan untuk kembali pada social oriented kedaulatan yang terjaga. Kami akan memanggil akademisi, pelaku dan puskesmas untuk denger pendapat agar tidak menimbulkan kerancuan," kata Terawan dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
Baca juga: Debat Panjang Iuran BPJS, Raker Komisi XI-Menkes Dilanjut Esok
Selain itu, pihaknya juga menyebut Kementerian Sosial sebagai leading sector pengelolaan data kependudukan akan menambahkan sebanyak 5 juta jiwa dalam kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Terakhir, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk memberikan subsidi pada peserta iuran BPJS Kelas 3 agar penaikan iuran tidak berdampak pada peserta.
"Keputusan sebelumnya antarkementerian, jangan menaikkan kelas 3 mandiri. Kami sudah berkomunikasi Mensesneg, bagaimana? Apakah bisa disubsidi. Masih ditanya karena harus komunikasi," tandasnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved