Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan sejumlah solusi untuk atasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Saat ini, penaikan iuran hingga 100% yang menjadi solusi atas masalah tersebut justru menuai protes dari berbagai pihak.
Solusi yang ditawarkan Menkes Terawan, pertama pihaknya akan melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk melakukan revisi tarif INA CBGs, rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis.
"Ini bisa jadi momentum, orientasinya pasti sosial, bukan bisnis demi revolusi mental. Tujuannya agar menggugah tenaga kesehatan untuk kembali pada social oriented kedaulatan yang terjaga. Kami akan memanggil akademisi, pelaku dan puskesmas untuk denger pendapat agar tidak menimbulkan kerancuan," kata Terawan dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
Baca juga: Debat Panjang Iuran BPJS, Raker Komisi XI-Menkes Dilanjut Esok
Selain itu, pihaknya juga menyebut Kementerian Sosial sebagai leading sector pengelolaan data kependudukan akan menambahkan sebanyak 5 juta jiwa dalam kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Terakhir, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk memberikan subsidi pada peserta iuran BPJS Kelas 3 agar penaikan iuran tidak berdampak pada peserta.
"Keputusan sebelumnya antarkementerian, jangan menaikkan kelas 3 mandiri. Kami sudah berkomunikasi Mensesneg, bagaimana? Apakah bisa disubsidi. Masih ditanya karena harus komunikasi," tandasnya.(OL-5)
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved