Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan sejumlah solusi untuk atasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Saat ini, penaikan iuran hingga 100% yang menjadi solusi atas masalah tersebut justru menuai protes dari berbagai pihak.
Solusi yang ditawarkan Menkes Terawan, pertama pihaknya akan melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk melakukan revisi tarif INA CBGs, rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis.
"Ini bisa jadi momentum, orientasinya pasti sosial, bukan bisnis demi revolusi mental. Tujuannya agar menggugah tenaga kesehatan untuk kembali pada social oriented kedaulatan yang terjaga. Kami akan memanggil akademisi, pelaku dan puskesmas untuk denger pendapat agar tidak menimbulkan kerancuan," kata Terawan dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
Baca juga: Debat Panjang Iuran BPJS, Raker Komisi XI-Menkes Dilanjut Esok
Selain itu, pihaknya juga menyebut Kementerian Sosial sebagai leading sector pengelolaan data kependudukan akan menambahkan sebanyak 5 juta jiwa dalam kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Terakhir, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk memberikan subsidi pada peserta iuran BPJS Kelas 3 agar penaikan iuran tidak berdampak pada peserta.
"Keputusan sebelumnya antarkementerian, jangan menaikkan kelas 3 mandiri. Kami sudah berkomunikasi Mensesneg, bagaimana? Apakah bisa disubsidi. Masih ditanya karena harus komunikasi," tandasnya.(OL-5)
SEJUMLAH opsi dukungan disiapkan untuk membantu pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS kini memimpin salah satu lembaga dengan kelolaan dana terbesar di Indonesia.
TONGKAT estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan resmi berpindah.
MAYJEN TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved