Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan akun media sosial di platform Twitter miliknya diretas oleh orang tidak bertanggung jawab dan sudah melaporkan kejadian itu ke kepolisian.
"Saya sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi Subdit Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya," kata Zainut seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan pelaporan ke Polda itu atas dugaan peretasan akun dan penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan. Kemudian pelaporan juga terkait adanya pencemaran nama baik serta fitnah kepada Wamenag yang dilakukan lebih dari 32 akun media sosial.
Zainut mengatakan sebelumnya akun Twitter miliknya berisi konten pornografi oleh peretas. Sementara akun-akun media sosial atas nama Zainut dikelola tim media yang diketuai Sya'ron Mubarok.
Baca juga : Zainut Diminta Jokowi Bantu Menag Tingkatkan Pendidikan Agama
Atas konten yang tidak sesuai norma kesusilaan, Zainut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan tersebut.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan kronologi terjadinya peretasan atas akun Twitternya itu.
"Saya mengetahui ada peristiwa dimuatnya postingan yang melanggar kesusilaan tersebut, baru diketahui setelah admin melaporkan bahwa ada seseorang yang mengendalikan akun Twitter tersebut tanpa izin (meng-hacked), karena Twitter bisa dibuka dari device mana saja," kata dia. (Ant/OL-7)
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MKĀ mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved