Butuh Kebijakan Strategis

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim diharapkan mampu membuat kebijakan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang strategis untuk menjawab keraguan sejumlah pihak terkait latar belakangnya di dunia bisnis yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola bidang pendidikan nasional yang rumit.

“Keraguan sejumlah pihak saya kira hal yang logis. Namun, masyarakat hendaknya memberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya,” ujar pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan, kemarin.

Dijelaskan, jabatan menteri merupakan jabatan politis sehingga lebih ideal kalau seorang menteri memiliki dukungan politik dan profesional. “Mungkin ada baiknya (Nadiem) dari luar jalur pendidikan, kemudian beliau masuk dan mudah-mudahan bisa memberi warna yang lebih baik,” imbuh Cecep.

Guru Besar UPI ini mengungkapkan persoalan pendidikan di Indonesia sangat rumit. Hingga saat ini pemerintah belum mampu menerapkan delapan standar pendidikan, yakni standar isi, kompetensi lulusan, proses pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan. Berikutnya, standar pembiayaan pendidikan, penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

“Kalau saja itu diprioritas-kan dan terpenuhi, saya kira disparitas antardaerah, antarsekolah, antarperguruan tinggi juga relatif menipis. Sayangnya, pemerintah sendiri belum mampu memenuhi seluruhnya. Kita berharap Pak Nadiem segera menunaikan delapan standar itu secara masif,” tu-turnya.

Untuk mengatasi persoalan pendidikan di Tanah Air, menurut Cecep, dibutuhkan sosok wakil menteri serta direktur jenderal dengan latar belakang di bidang pendidikan yang mumpuni agar dapat membantu tugas Nadiem di Kemendikbud. Selain itu, dia menyarankan agar Mendikbud banyak berdiskusi, berdialog, dan bertanya kepada ahli-ahli pendidikan untuk memperluas pengetahuan terkait sektor pendidikan di Indonesia.

Proses

Pengamat pendidikan Arief Rachman memilih untuk tidak menilai terlebih dahulu sebelum melihat kinerja mantan CEO Gojek tersebut. “Kan belum kerja, masak diragukan,” kata Arief.

Menurut Arief, yang perlu dilakukan Nadiem untuk menjawab keraguan beberapa pihak tersebut ialah dengan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. “Bahwa pendidikan ialah proses usaha untuk mengembangkan lima potensi: spiritual, emosional, intelektual, jasmani, dan potensi sosial,” tuturnya.

Selain itu, Mendikbud juga perlu mengoordinasi seluruh pihak di sektor pendidikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. “Indonesia ini punya 51 juta murid, 3 juta guru jadi oleh Pak Muhadjir (Menko PMK) itu semua disuruh taat pada asas, taat pada peraturan,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak meragukan Nadiem mampu mengelola sektor pendidikan di Tanah Air. Sebut saja Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsyi yang menilai kemampuan Nadiem ada di sektor bisnis. “Ini akan dilihat seperti ada gambling pada dunia pendidikan kita. Padahal, ini merupakan sektor yang sangat menentukan masa depan bangsa.” (H-1)