Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Kabinet Indonesia Maju Juliari P. Batubara resmi mengemban tugasnya untuk satu periode ke depan. Dalam acara serah terima jabatannya, Juliari mengungkapkan akan berfokus untuk menangani kemiskinan di Indonesia.
Dirinya optimistis, selama lima tahun ke depan kemiskinan bisa terus ditekan di bawah angka 9%.
"Kita harus pastikan kemiskinan di indonesia makin lama makin kita tekan di bawah angka 9%. Ini tidak mudah. Tapi saya yakin tim di Kemensos sudah terbukti, kalau saya liat dari sisi penganggarannya sudah cukup baik, karena fokus pada kegiatan di lapangan," kata Juliari di Gedung Kemensos Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Saat ini sendiri, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,41%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat miskin pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang.
Baca juga : Tahun 2020 Irjen Kemensos Tancap Gas Kawal Penyelenggaraan Kesos
Untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dirinya menyatakan akan melanjutkan program dari Menteri sebelumnya, dan terus berupaya agar program-program di Kementerian Sosial tepat sasaran.
"Kita di sini bekerja sebagai social safety nett. Jadi kita harus memastikan program-program harus tepat sasaran. Ini menyangkut dana yang besar dan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Sosial yang kini ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang optimistis Juliari mampu memimpin Kemensos untuk kemajuan Indonesia.
"Saya sangat terharu. Saya senang bekerja dengan tim yang luar biasa. Saya berpesan, semuanya, harus memberikan dukungan yang besar sepenuhnya kepada mensos yang baru," katanya. (OL-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved