PEMERINTAH Indonesia diharapkan segera mengadopsi serta mewujudkan sejumlah inovasi baru terkait keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (kespro) yang menjadi rekomendasi dalam Konferensi Internasional I Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (ICIFPRH) 2019 di Sleman, DI Yogyakarta.
Selain itu, ICIFPRH 2019 juga merekomendasikan agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih banyak melibatkan kaum remaja dalam program-program rebranding atau revitalisasinya.
Demikian beberapa butir rekomendasi yang disampaikan perwakilan peserta konferensi, pada penutupan Rabu (2/10) sore.
"Tujuan utama Konferensi ini, kami berharap adanya perubahan persepsi yang melihat KB tidak hanya sebagai isu pertumbuhan atau penambahan penduduk. Namun, KB dan Kespro sangat berperan penting dalam menjamin generasi ke depan yang menentukan human capital lebih baik," ujar Prof dr Siswanto Agus Wilopo dari Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang juga menjadi Ketua Konferensi.
Inovasi-inovasi tersebut, lanjutnya, bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk kembali menjadi pionir di dunia dalam hal KB.
Inovasi-inovasi yang dimaksud dosen di salah satu universitas di Dublin, Irlandia itu memang terlihat dalam sesi-sesi diskusi. Para peserta yang berlatar belakang guru, remaja, praktisi dan tenaga medis, serta pengambil kebijakan di daerah tidak hanya mengupas hal-hal klasik, tetapi juga masalah yang dapat menjawab efek langsung KB terhadap kematian dan kesejahteraan ibu.
"Saat ini sudah ada 32 juta perempuan ber-KB, dan 15.000 kematian ibu bisa dicegah. Mari kita rebranding KB ini bukan hanya soal jumlah penduduk, namun terkait pada kesehatan, sosial ekonominya, perilaku remaja, bahkan teknolog-teknologi termutakhir yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program," tambah Siswanto.
Di tempat yang sama hadir pula Prof dr Meiwita Budiharsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Amala Rahmah (Rutgers WPF Indonesia), Eddy Hasmi (Johns Hopkins Center for Communication Programs, dan perwakilan anak muda Niluh Resmiadi dari Bali.
Siswanto juga menyambut baik langkah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang akan memfokuskan pendekatan kepada remaja.
"Itu sebuah strategi sangat tepat untuk mewujudkan SDM yang baik. Lima tahun lagi kaum remaja itu menjadi produsen ekonomi. Mereka mesti mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang lebih produktif. Mereka harus sehat fisik, gizi dan mentalnya. Ke depan kesehatan reproduksi mengarah ke sana," tambahnya.
Sementara itu, Meiwita menambahkan, dalam konteks pembangunan SDM terutama memperbaiki status kesehatan dan hak perempuan, serta kesejahteraan keluarga, pemerintah perlu mengembangkan peran KB yang bukan cuma menurunkan jumlah anak.
Untuk itu, lanjut Meiwita, diperlukan indikator atau ukuran-ukuran baru. Misalnya, Pemda perlu melihat peran KB dalam menghindari kematian ibu dan seberapa jauh bisa menambah tenaga profesional kesehatan.Penjangkauan yang konvensional perlu diubah karena pendekatan sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih efisien.
Menurutnya, keberhasilan inovasi-inovasi tersebut pasti berdampak pula pada penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, kematian ibu dan perkawinan.
Baca juga: Menteri LHK : Ketahanan Nasional Atasi Dampak Perubahan Iklim
Terkait pelibatan kaum remaja, Niluh sangat menginginkan terjadinya kolaborasi antara orangdewasa dan remaja terkait program pendidikan kespro. Selain itu koordinasi antarpemerintah tidak tumpang tindih, sehingga program-program KB dan Kespro untuk remaja lebih berdampak jangka panjang.
"Kami juga menginginkan adanya program pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif (comprehensive sexual education/CSE). Pokoknya, ke depannya, kami tidak ingin mendengar pemerintah atau pemangku kepentingan mengatakan 'kami sudah melibatkan remaja', tetapi remaja sendirilah yang mengatakan 'Kami sudah terlibat untuk kami sendiri'," jelasnya.
Di sisi lain, Amala menyoroti pentingnya peran media agar isu rebranding KB bisa didengar banyak orang, tidak hanya oleh peserta konferensi.
Eddy Hasmi menambahkan, setelah konferensi ICIFPRH I, rencananya konferensi II adakan di Thailand pada Februari 2021.
"Nanti kita akan melihat tren globalnya di Tailand untuk mempersiapkan tema konferensi selanjutnya di Indonesia pada 2022," ujarnya.
Konferensi yang dipesiapakan selama delapan bulan itu diikuti 796 peserta dengan 45 perwakilan dari 17 negara. Terdapat lima topik yang dibahas, yaitu inovasi dan teknologi, remaja, perempuan dan kespro, pembiayaan dalam hal menjawan tantangan integrasi KB ke dalam JKN, dan tantangan pelaksanaan KB di era desentralisasi.
Konperensi ICIFPRH I diselenggarakan oleh 11 konsorsium yang disebut pelopor KB dan Kesehatan Reproduksi, yakni Pusat Kesehatan Reproduksi UGM; FKM UI, Rutgers, Yayasan Cipta, Johns Hopkins Center for Communication Programs (JHCCP), PKBI, Lembaga Demograsi, Yayasan Kesehatan Perempuan, UNFPA, Aliansi Satu Visi, dan Think Well Indonesia. Dan mitra lainnya, BKKBN dan Kementerian Kesehatan, Bill and Melinda Gates Institute, Kedutaan Kanada serta sejumlah LSM. (OL-1)
