Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyiapkan 17 safe house bagi masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan safe house tersebut disediakan guna memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kabut asap di lingkunganya.
"Kami Kementerian Sosial menyediakan safe house, khusus di Riau kita siapkan 17 safe house yang didalamnya tentu ada oksigen, air purifier juga kita siapkan tempat-tempat tidur serta tenaga medis, sehingga apabila yang bersangkutan datang ke safe house sudah terindikasi ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), kami rujuk ke rumah sakit," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (18/9).
Baca juga: KLHK : Perusahaan Asing Turut Diperiksa dalam Kasus Karhutla
Ia menjelaskan 17 safe house yang berada di sekitar Pekanbaru terbuka lebar dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat terdampak kabut asap.
"Kami siapkan safe house secara terbuka agar mereka bisa datang, bisa istirahat, bisa tidur, kami juga siapkan makanan. Kami akan terus mendorong kerja sama beberapa lembaga seperti Kemenkes dan Dinas Sosial di daerah masing-masing," jelasnya.
Selain itu, Kemensos juga menyediakan safe house di beberapa daerah lain. Penyediaan safe house ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih nyaman.
"Ada tapi nanti datanya tolong diminta ke pak dirjen. Tapi idenya, peran dari Kementerian Sosial itu dalam konteks karhutla menyediakan safe house bagi warga-warga yang belum terjangkit dan belum terkena ISPA, mereka yang tidak nyaman tinggal di rumah masing-masing karena asap dan pengap," jelasnya.(OL-5)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved