Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengatakan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung sehingga memerlukan upaya lintas pihak untuk menanggulangi itu.
"Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang," kata Doni dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (15/9).
Baca juga: 27 Titik Api Kategori Tinggi Terdeteksi di Riau
Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa mengatasi asap karhutla maka manusia menjadi pembunuh potensial.
"Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa menanggulangi karhutla maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial," katanya.
Doni mengemukakan, karhutla sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80% karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
"Kita ketahui bahwa 80% karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan," ujar dia.
Baca juga: Kementerian LHK Segel 42 Korporasi Terkait Karhutla
Dalam hal itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan 'Riau Tanpa Asap' tapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.
"Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan 'Riau Tanpa Asap'. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap," katanya. (Ant/OL-6)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor Cisarua.
Penerbangan dilakukan pada ketinggian 8.000–12.000 kaki, dengan area semai pada radial 030–060 derajat.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved