Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Sosial (Kemensos) sukses meraih posisi teratas dalam pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan berhak menerima BMN Award dari Kementerian Keuangan.
Mewakili Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menerima langsung plakat BMN Award dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).
“Alhamdulillah. Tahun 2019 ini, Kemensos meraih juara pertama dalam pengelolaan BMN dalam kategori pengelolaan utilitas BMN untuk satuan kerja besar tingkat Kementerian/Lembaga. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan arahan Bapak Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta dukungan dari semua pimpinan jajaran Eselon I dan Pimpinan satker dan UPT di seluruh daerah,” kata Hartono Laras, di Kompleks Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09/2019).
Penghargaan disampaikan Menkeu yang didampingi Wamenkeu, dalam rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 dengan tema 'Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju', 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta.
Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan.
Penghargaan BMN Award diberikan kepada 11 K/L dari 87 K/L yang mengelola BMN, dan dalam kategori pengelolaan utilitas BMN. “Untuk satker terbanyak inilah Kemensos memperoleh penghargaan terbaik/juara kesatu,” kata Hartono.
Hartono hadir didampingi Kepala Biro Umum Adi Wahyono dan Kepala Biro Keuangan Mira Kurniasih. Hadir pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi, menteri dalam Kabinet Kerja antara lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ATR /BPN Sofyan Jalil, Menteri PAN-RB Syafruddin, dan juga anggota DPR serta pimpinaan lembaga pemerintah non kementerian.
Menurut Hartono, capaian ini melengkapi capaian prestasi lainnya yaitu telah tiga kali berturut-turut memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan 2016, 2017 dan 2018. Serta maturitas SPIP telah masuk pada level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta capaian lain terkait terkait berbagai inovasi layanan publik dari berbagai satker Kemensos dan prestasi lainnya.
“Ini patut kita syukuri. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama, dan komitmen bersama dari seluruh pimpinan dan jajaran di semua unit serta segenap staf Kementerian Sosial, dalam pengelolaan BMN dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemensos. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya,” kata Hartono.
Penghargaan ini, kata Hartono pula, diharapkan menjadi motivasi dan pendorong seluruh pimpinan dan pegawai di semua satker dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penghargaan ini agar menjadi pemacu kita semua untuk bekerja keras, semakin cermat dan teliti dalam penertiban, pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang besar dan tersebar di seluruh satker dan UPT di seluruh Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Hartono juga menyatakan, keberhasilan ini juga merupakan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbukti berjalan dengan baik yang diindikasikan oleh bertambahnya berbagai inovasi yang dilaksanakan dan penghargaan yang diterima Kemensos.
Kini, Kemensos sudah berinovasi dalam pengelolaan khususnya dalam pemanfaatan/utilitas BMN yang cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah dengan mempersiapkan penggunaan teknologi/aplikasi Geographic Information System (GIS). Tahun 2019 sudah siap, dan akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini,” katanya.
Dalam sambutannya, Menkeu meminta semua K/L untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep/cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital. Misalnya, konsep cost sharing atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif.
“Saya ingin memberikan apresiasi -BMN Award- kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita dengan baik. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN,” kata Menkeu.
(RO/OL-10)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved