Banyak Diprotes, Australia Segera Hentikan Ekspor Sampah

PEMERINTAH Australia berkomitmen menghentikan ekspor sampah daur ulang, seiring meningkatnya kekhawatiran global terhadap pencemaran lautan. Tekanan balik dari negara-negara Asia yang selama ini menerima sampah Australia, juga menjadi pertimbangan.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison, sepakat dengan para pemimpin negara bagian dan wilayah Australia. Mereka segera menyiapkan aturan khusus penghentian ekspor sampah daur ulang, seperti plastik, kertas, dan kaca.

"Ini adalah sampah kami dan menjadi tanggung jawab kami," ucap Morrison kepada wartawan, Jumat (9/8).

"Kami menempatkan persoalan ini dengan jelas, bahwa tidak ada ekspor plastik, kertas, dan gelas ke negara-gara lain, yang pada akhirnya mengancam laut kita," lanjutnya.

Menurut Morrison pemerintah Australia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sejauh ini, tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Namun, para pemimpin negara bagian dan wilayah telah ditugaskan untuk mengurangi tempat penimbunan sampah serta meningkatkan fasilitas daur ulang. Tingkat daur ulang plastik di Australia berkisar 12%.

Data pemerintah menunjukkan negara itu mengekspor lebih dari 4 juta ton limbah daur ulang sepanjang tahun lalu. Sebagian besar negara tujuan ekspor berada di kawasan Asia. Tiongkok mulai membatasi impor sampah asing sejak 2017, yang menyebabkan negara maju mencari alternatif tujuan.

Sejumlah negara maju mengirimkan sampah dalam volume besar ke negara-negara Asia, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Akan tetapi, negara-negara importir mulai melawan.

Pada Mei lalu, Malaysia mengumumkan pengiriman kembali 450 ton sampah plastik impor ke negara asalnya, termasuk Australia, Kanada, Tiongkok, Jepang. dan Amerika Serikat (AS). Begitu pun Indonesia turut memulangkan 210 ton sampah ke Australia, setelah otoritas setempat menemukan bahan berbahaya dan sampah rumah tangga dalam kontainer yang diklaim penampungan kertas bekas.(AFP/A-2)