Menteri LH Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor, yang telah mangkrak lebih dari sepuluh tahun.

TPPAS merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional.

"Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," kata Menteri Hanif, Rabu (20/8).

Baca juga : Depok Siapkan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Sumber Energi di TPA Cipayung

Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif menilai keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Menurutnya, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di Lulut-Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.

"Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3-4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," jelasnya.

Baca juga : Shell Indonesia Siap Transisi ke Energi Bersih

Meski demikian, Menteri Hanif mengakui hambatan utama bersifat nonteknis. Ia pun mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud.

Pemprov Jabar mengakhiri kerja sama

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih menyampaikan Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek TPPAS Lulut-Nambo.

"Pada 22 Juli 2025, gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," kata Ai.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. Dirinya membuka peluang menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis.

"Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," tuturnya. (Fik/M-3)