Selasa 06 Agustus 2019, 17:58 WIB

Menteri LHK: Presiden Teken Moratorium Hutan Permanen

Dhika kusuma winata | Humaniora
Menteri LHK: Presiden Teken Moratorium Hutan Permanen

MI/Mohamad Irfan
Siti Nurbaya

 

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan, Presiden Joko Widodo telah meneken beleid terbaru mengenai moratorium hutan primer dan gambut pada 5 Agustus

Moratorium yang sebelumnya diperbarui setiap dua tahun sekali kini dipermanenkan melalui Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

"Inpres baru tersebut hal yang sangat positif dan semakin nyata langkah Presiden Jokowi serta pemerintah dalam menyiapkan lingkungan yang baik sesuai perintah UUD 1945. KLHK menilai Inpres ini sangat penting sebagai excecutive order yang harus dipatuhi seluruh jajaran pemerintah di bawah Presiden," kata Menteri Siti di Jakarta, Selasa (6/8).

Baca juga: Penting, Calon Rektor Asing Harus Bereputasi Dunia

Ia menambahkan, inpres tersebut tengah dalam proses pengundangan. Kebijakan moratorium permanen atau penghentian izin baru tersebut berlaku pada hutan alam dan gambut seluas 66 juta hektare sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang sudah dikeluarkan KLHK.

Dengan lahirnya instruksi tersebut, tidak ada lagi pemberian izin pengusahaan. Wilayah penghentian pemberian izin baru juga menjadi target pencapaian iklim Indonesia dari sektor kehutanan uang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kami menelaah terjadi pengurangan luas deforestasi yang signifikan dalam areal penundaan izin yang sudah dilakukan. Penurunan deforestasinya mencapai 38%. Wilayah penghentian pemberian izin baru menjadi potensi untuk result-based payment REDD+ sejalan dengan penerapan kebijakan pemberian insentif pengendalian perubahan iklim pada PP Nomor 46/2017," jelas Siti.

Inpres terbaru itu memerintahkan Menteri LHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Kepala BIG, serta Gubernur/Bupati/Walikota untuk tidak lagi memberikan izin baru di area PIPPIB. Selain itu, Inpres juga mengamanatkan penyempurnaan kebijakan tata kelola izin usaha, pengelolaan lahan kritis, serta mengenai emisi karbon.

Dalam Inpres, juga terdapat pengecualian berkenaan dengan izin-izin yang sudah ada dan telah mendapatkan persetujuan prinsip, pembangunan yang bersifat vital, perpanjangan izin, restorasi ekosistem, jalur evakuasi bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan/pemerintahan daerah, proyek strategis nasional (mengacu Perpres) dan kepentingan pertahanan keamanan serta penunjang keselamatan umum.

"Inpres juga memerintahkan kepala daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk tidak memberikan rekomendasi izin baru di areal PIPPIB," ucap Menteri Siti.

Sejak 2011, pemerintah menyetop sementara izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan itu dikeluarkan secara periodik setiap dua tahun melalui empat Inpres. Terakhir, moratorium sementara ditandatangani oleh Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Terget Net Zero Emission, Indonesia Setop Jual Kendaraan Konvensional

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 14:25 WIB
Indonesia akan menyetop penjualan motor dan mobil konvensional atau berbahan bensin. Nantinya, kendaraan di Tanah Air akan beralih ke bahan...
DOK INH.

INH Ajak NGO Turut Bangun Asrama Guru di Jerusalem

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 14:15 WIB
Sejumlah lembaga yang sudah didatangi INH di antaranya Dompet Dhuafa, Nusantara Palestina Center (NPC), Darul Tauhid Peduli, dan Aqsho...
ANTARA/Fransisco Carolio

Pemerintah Distribusikan Tambahan Fasilitas Rantai Dingin ke 34 Provinsi

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 14:05 WIB
"Fasilitas cold chain sudah diberikan ke provinsi. Masing-masing dua buah per provinsi," kata Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya