Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan syair lagu Sewu Kutho yang ia nyanyikan saat pagelaran wayang kulit di Istana Kepresidenan Jakarta sesungguhnya adalah 514 Kutho.
"Sebetulnya bukan Sewu Kutho (seribu kota) tapi, 514 Kutho (514 kota). Itu 514 kota sudah kita datengi, gitu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (4/8).
Lima ratus empat belas kota merujuk pada jumlah kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.
Presiden menyampaikan hal tersebut pada sela-sela acara Gathering Keluarga Kabinet Kerja Solidaritas Tanpa Batas.
Presiden Joko Widodo, Jumat (2/8), dalam satu video yang terekam kamera warganet tampak ikut menyanyikan bait demi bait salah satu lagu andalan penyanyi campursari Didi Kempot berjudul Sewu Kutho.
"He he he, ya bukan ngefans, kan tetangga," tambah Presiden.
Baca juga: PDIP Siapkan Kader Terbaik Seperti Jokowi Untuk Pemilu 2024
Pergelaran wayang kulit itu dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Indonesia, pada Agustus ini.
Acara itu juga dimeriahkan sejumlah artis seperti Didi Kempot, Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Soimah, Den Baguse Ngarso, Kirun, Akbar, Edo Kondologit, dan Endah Laras.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga berpenampilan santai dengan mengenakan jaket bomber warna biru.
Presiden Jokowi juga sempat memainkan wayang kulit yang diberikan sang dalang, Ki Manteb Soedharsono.
Didi Kempot saat ini kembali naik daun dengan lagu-lagunya dan mendapat julukan The Godfather of Broken Heart.
Sewu Kutho sendiri berkisah tentang seseorang yang berusaha melupakan seorang yang dicintainya. Meski sudah melewati seribu kota (sewu kutho), namun perasaan itu tidak juga bisa hilang. (OL-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved