Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH Turki tertarik untuk mempelajari keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI. Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita, Pemerintah Turki sudah banyak mendengar dan mengetahui keberhasilan PKH dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
"Mereka tertarik bagaimana upaya Indonesia yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu secara kontinyu," kata Mensos Agus Gumiwang di Jakarta, Rabu (24/7).
Kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Pemerintah Turki ditandatangai Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Tenaga Kerja, Keluarga dan Pelayanan Sosial Republik Turki, Zehra Zumrut Selçuk, di Jakarta, Senin (22/7) lalu.
Menurut Mensos, kedua pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti ketertarikan Turki terhadap PKH dengan melakukan pertemuan tingkat tinggi kedua negara. Nantinya, pemerintah kedua negara akan berbalas kunjungan.
"Nanti apakah dirjen atau level direktur saling berkunjung bertukar pengetahuan bagaimana cara kita menurukan angka kemiskinan terutama PKH.
Ini suatu hal yang tentu mereka respect dan tertarik mempelajari cara Indonesia menurunkan angka kemiskinan tersebut, sehingga dari waktu ke waktu angka kemiskinan semakin turun," imbuh Mensos.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti MoU yang telah dilakukan antara Mensos dengan Menteri Tenaga Kerja, Keluarga, dan Pelayanan Sosial Republik Turki.
"Pertemuan lanjutan akan dilakukan kami dengan pejabat dari pemerintah Turki," ucap Harry.
Baca juga: Guru Besar UI Peneliti Dengue Dapat Penghargaan dari Menkes
Harry menjelaskan, banyak negara memberikan apresiasi terhadap keberhasilan PKH dalam menurunkan angka kemiskinan seperti Negeria dan sejumlah negara di kawasan Afrika serta Asia.
Tercatat sebanyak 15 negara pada 2018 telah melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial pada tahun lalu.
Mereka antara lain Nigeria,Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan.
"Mereka pernah datang ke kontak centre PKH dan mempelajari bagaimana makanisme di sana," jelas Harry.
Salah satu keberhasilan PKH, dikatakan Harry, adanya kontrol dan bimbingan ketat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan pendamping PKH dan Peksos Supervisor.
"Dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada KPM kita lakukan secara berjenjang dan mereka bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Sosial," ujarnya.
Harry menambahkan keberhasilan PKH juga terletak dari kualitas modul Family Development Session (FDS).
"FDS sebagai instrumen strategis sehingga PKH harus diposisikan menjadi backbone Program Nasional, karena PKH semakin lama semakin berkembang," tuturnya.
Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 turun menjadi 9,41% dari September 2018 yang tercatat 9,82% atau turun menjadi 25,14 juta orang dari 25,95 juta orang. (OL-1)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved