Negara Pengirim Sampah ke Indonesia Diminta Ikut Tanggung Jawab

AKTIVIS lingkungan meminta negara pengirim limbah ke Indonesia untuk turut bertanggung jawab atas kebocoran sampah impor ilegal. Negara asal impor pun diminta membantu menghentikan penyelundupan sampah yang masuk Indonesia karena membebani dan mencemari lingkungan.

Hal itu disuarakan aktivis Brantas River Coalition to Stop Imported Plastic Trash (BRICSIP) saat menggelar aksi di depan Kedubes AS di Jakarta, Jumat (19/7).

"Di Jawa Timur terdapat lebih dari 12 pabrik kertas yang menggunakan bahan baku sampah kertas impor dari negara lain namun terkontaminasi sampah domestik. Negara pengekspor sampah kertas terbanyak ke Jawa Timur ialah Amerika Serikat," kata Koordinator BRICSIP Prigi Arisandi.

Temuan investigasi BRICSIP menunjukkan impor sampah kertas di Jawa Timur disusupi kontaminan sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik, dengan porsi mencapai 30%.

Selain itu, ditemukan sampah rumah tangga seperti popok bayi, bungkus makanan, sachet, tas kresek, botol oli, odol, pakaian bekas, dan limbah elektronik.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Serius Atasi Impor Sampah Ilegal

"Sampah-sampah itu akhirnya menjadi masalah lingkungan di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya," ucap Prigi.

Ia mengatakan hingga kini sebanyak 5 kontainer sampah impor telah dikembalikan ke Seattle, AS. Bea Cukai Tanjung Perak menyatakan ada 38 kontainer sampah lain dari AS yang saat ini sedang ditahan untuk diperiksa.

Porsi kontaminan sampah plastik dalam impor sampah kertas, ujarnya, menimbulkan dampak lingkungan. Antara lain pencemaran mikroplastik di Sungai Brantas.

Mengutip data BPS, Prigi mengatakan ada peningkatan impor sampah kertas yang masuk ke Jawa Timur sebesar 35% pada 2018 dibandingkan pada 2017. Total volume impor sampah kertas Jawa Timur. Total impor sampah kertas pada 2018 mencapai 738.665 ton.

Ia menambahkan sampah impor di Jawa Timur mendorong berkembangnya usaha pengepul plastik di sekitar pabrik kertas. Masyarakat membeli sampah plastik dari perusahaan untuk dipilah dan dijual kembali.

Baca juga : Presiden Jokowi Tagih Solusi Masalah Sampah

"Kontak fisik masyarakat dengan sampah mendorong tingginya gangguan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan aktivis diterima pihak Kedubes AS. Peserta aksi pun menyerahkan surat yang berisi desakan agar pemerintah Paman Sam memperhatikan masalah kebocoran sampah impor tersebut.

Menurut Prigi, pihak kedubes AS yang diwakili Kepala Unit Lingkungan, Sains, Teknologi, dan Kesehatan mengatakan pemerintah AS menyayangkan adanya temuan penyelundupan sampah plastik ke Indonesia.

Asosiasi di AS memiliki kriteria tertentu dalam melakukan ekspor plastik dan temuan di Indonesia jelas tidak sesuai kriteria.

"Plastik yang dipulangkan (reekspor) Indonesia tidak sesuai dengan kriteria Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI). Jadi pemerintah AS mendukung Indonesia memulangkannya," kata Prigi menirukan pembicaraan pihak Kedubes AS. (OL-7)