Mendikbud: Jual Beli Kursi PPDB Harus Ditindak Tegas

MENDIKBUD Muhadjir Effendy meminta pelaku kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seperti jual beli kursi ditindak tegas. Diduga ada pejabat yang menitipkan kursi demi masuk sekolah tertentu.

“Saya bukannya tidak tahu karena memang ada kabar tentang jual beli kursi. Saya dapat kabar ada pejabat menitipkan anaknya, padahal pendaftaran sekolah sudah ditutup sehingga dibuka lagi untuk kelas baru. Sudahlah, ini harus kita ubah. Pokoknya selama kecurangan itu dibiarkan tumbuh di sektor pendidikan, jangan berharap Indonesia maju. Maka tugas kita untuk perangi itu,” kata Muhadjir Effendy di Kemendikbud, Jakarta, Senin (8/7)

Menyingung tindak tegas seperti apa yang harus dilakukan pada oknum pelaku jual beli kursi, Muhadjir mengaku kurang memahami. "Saya tidak paham, yang pasti ada penegak hukum. Biarlah siapa yang paling pantas menangani. Kalau pidana ada undang undang yang mengatur. Kalau berkaitan disiplin keprofesian lembaga lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan disiplin baik guru maupun sekolah. Jadi, tergantung kasusnya kita lihat seperti apa,” tukasnya.

Ditanya apakah Kemendikbud akan melakukan evaluasi secara khusus tentang PPDB ini, Mendikbud Muhadjir menegaskan pihaknya pasti melakukan evaluasi.

“Pasti lah. zonasi yang sedang kita terapkan untuk tahun depan kita siapkan sekarang juga kita lakukan evaluasi. Kita kumpulkan fakta fakta lapangan untuk kita rekonstruksi, kemudian akan ditetapkan untuk zonasi tahun depan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, akan ada pembicaraan dengan pemerintah daerah apa yang harus dilakukan tahun depan. Mulai dari pelaksanaan PPDB yang lebih baik dari sekarang, pemerataan guru, afirmasi untuk sekolah baru di wilayah yang masih kosong,dan lain lain.

Muhadjir mencontohkan saat berkunjung ke Sulawesi Utara terdeteksi daerah yang tidak ada sekolah. Termasuk jalan dan trayek ada yang harus dibuka karena anak sekolah tidak ada jalan dan trayek ke sekolah.

“Jadi sebetulnya dengan zonasi jadi telanjang. Persoalannya tergantung kemauan pemerintah daerah juga tidak hanya dinas pendidikan serta dinas terkait untuk bersama menyadari bahwa modal manusia lebih penting dari segala-galanya yang ditempuh melalui pendidikan," ujarnya. (OL-4)