Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TARGET pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bersih Sampah pada 2025 dianggap sulit tercapai tanpa kontribusi masyarakat. Gairah publik yang mulai tumbuh dalam mengurangi dan memilah sampah harus terus dijaga.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan, perilaku sederhana mengurangi dan memilah sampah harus terus dibiasakan masyarakat.
"Partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah menjadi langkah yang perlu dikedepankan saat ini. Banyak yang sudah memulainya dengan contoh sederhana membawa botol minum guna ulang dan tidak memakai sedotan plastik," ujarnya dalam penutupan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, di Jakarta, Jumat (5/7).
Berdasarkan catatan KLHK, sebanyak 0,7 kg sampah dihasilkan oleh setiap orang setiap harinya. Jumlah itu setara dengan 66,5 juta ton sampah dihasilkan Indonesia setiap tahunnya. Ia juga mencontohkan rata-rata penggunaan sedotan plastik setiap hari bisa mencapai 93 juta buah.
Namun, Rosa mengatakan kapasitas tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah terhitung masih terbatas dan masih banyak daerah yang belum menerapkan TPA sanitary landfill.
Baca juga: 49 Kontainer Sampah Impor di Batam segera Dipulangkan
Karena itu, ia mengatakan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah harus terus ditumbuhkan. Hal itu agar sampah bisa dikurangi dan dipilah dari sumbernya yakni rumah tangga.
Pemilahan dan kontribusi ke bank sampah juga bisa menopang industri daur ulang agar sampah menjadi sumber daya yang bernilai. Jika pengurangan dan pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, beban di TPA pun bisa berkurang.
"Kantor pemerintahan pusat dan daerah saat ini juga banyak yang sudah melakukan pengurangan sampah khususnya plastik. Sekitar 18 pemerintah kabupaten/kota juga melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai," imbuh Rosa.
Ia menambahkan peran pemerintah daerah amat penting dalam mencapai target pengurangan sampah nasional 30% dan penanganan 70%. Daerah harus membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah (Jakstrada).
"Sekarang ada 200 lebih pemerintah daerah yang sudah menyampaikan Jakstrada ke kami. Itu kami terus asistensi agar sesuai dengan target nasional," tuturnya. (OL-1)
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
Asep mengatakan selama ini sampah dari kawasan PIK masih dibuang ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, Asep menyinggung soal kondisi Bantargebang yang sudah penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved