Cegah Karhutla, Budaya Bakar Lahan Perlu Dihilangkan

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng sejumlah lembaga dan unsur masyarakat guna
bersama-sama mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. BBPB akan mengoordinasikan pengerahan sekitar 3.000 personel TNI dan Polri untuk mengadvokasi masyarakat menghilangkan budaya bakar lahan.

"Kami membentuk tim terpadu tencegahan yang beranggotakan ribuan TNI, Polri, BPDB, dan unsur masyarakat. Mereka akan bermukim di wilayah penduduk melakukan advokasi supaya tidak membakar untuk pembukaan lahan," kata Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi seusai raat koordinasi kementerian/lembaga di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (4/7).

BNPB menyebut 99% Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanah Air disebabkan manusia dan hanya 1% saja yang disebabkan faktor alam. Pencegahan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat dinilai penting untuk mengikis budaya bakar lahan ysebagai cara paling murah dan mudah untuk membuka lahan.

"Yang akan dilakukan Tim Terpadu selain melakukan patroli mereka juga akan mencoba membantu masyarakat membangun livelihood tanpa membakar. Karena pembakaran lahan kerap merupakan persoalan ekonomi dan bagaimana agar bisa mengilangkan budaya membakar tersebut," imbuh Dody.

Baca juga: Perluasan Bandara Sam Ratulangi Rampung pada Agustus 2020

Ribuan personel TNI dan Polri dari Jakarta tersebut rencananya diterjunkan di tiga provinsi utama rawan karhutla yakni Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat, mulai pekan depan.

"Upaya ini bagi BNPB pertama kalinya dilakukan pencegahan secara intensif melibatkan sejumlah kementerian/lembaga. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya," ucap Dody.

Dalam upaya pencegahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung penuh BNPB dengan memberi data mengenai desa mana saja yang rawan karhutla.

Badan Restorasi Gambut (BRG) juga memberikan dukungan dengan pembuatan sekat kanal sebagai penampungan air dan menyiapkan 11 ribu sumur bor untuk pembasahan lahan gambut. Adapun Kementerian Sosial akan fokus pada penanganan kebutuhan warga terdampak karhutla.

Sementara, plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan menyampaikan hingga saat ini sudah lima provinsi yang telah menetapkan status kedaruratan bencana karhutla. Lima provinsi tersebut ialah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Data kami ada sekitar 4.100 lebih desa yang rawan karhutla. Sejak 2016, KLHK bersama TNI dan Polri juga sudah menjalankan patroli terpadu di desa rawan karhutla untuk pencegahan. Dengan masuknya BNPB ke pencegahan ini akan mendukung dan semakin masif lagi pencegahan karhutla," ujar Raffles. (OL-8)