Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali mengingatkan para kepala daerah untuk bersiaga mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, sebagian wilayah telah memasuki kemarau dan El-Nino pada tingkat lemah-moderat diperkirakan akan terjadi hingga November mendatang.
"Menteri LHK Siti Nurbaya sudah menyurati semua Gubernur untuk mengantisipasi karhutla sejak awal tahun ini. Surat untuk antisipasi ancaman karhutla juga dikirimkan ke swasta pemegang izin konsesi hutan. Jadi, arahan untuk antisipasi dilakukan sejak awal," kata Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan dihubungi Media Indonesia, Rabu (3/7).
Raffles menyampaikan per 2 Juli 2019, sudah lima provinsi yang telah menetapkan status kedaruratan bencana karhutla. Penetapan dilakukan pemerintah daerah agar antisipasi dilakukan sejak dini.
Rinciannya, Riau menetapkan status darurat selama 255 hari sejak 19 Februari 2019 hingga 31 Oktober 2019. Kalimantan Barat menetapkan status selama 323 hari sejak 12 Februari 2019 hingga 31 Desember 2019.
Baca juga: KLHK Siap Hadapi Kenaikan Suhu dan Antisipasi Karhutla
Kemudian, Sumatra Selatan menetapkan status darurat sejak 8 Maret 2019 hingga 31 Oktober 2019 (237 Hari). Lalu, Kalimantan Tengah menetapkan status sejak 28 Mei 2019 sampai 26 Agustus 2019 (91 Hari). Terakhir, Kalimantan Selatan menetapkan status sejak 1 Juni 2019 hingga 31 Oktober 2019 (153 Hari).
Raffles menuturkan berdasarkan data KLHK jumlah titik panas tahun ini periode 1 Januari-25 Juni tercatat 508 titik panas (satelit NOAA). Jumlah itu sedikit menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebanyak 685 titik panas. Meski begitu, ujarnya, pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya kewaspadaan ancaman peningkatan karhutla.
"Untuk pencegahan KLHK melaksanakan patroli terpadu dengan TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di provinsi-provinsi rawan seperti di Sumatra dan Kalimantan sejak bulan Maret lalu dan masih berlanjut. Patroli sebagai upaya deteksi dini dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah karhutla," ucapnya.(OL-5)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
KEMARAU panjang semakin berlanjut menyelimuti kawasan Provinsi Aceh.
Masyarakat NTT diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang bersifat kering. Angin kencang ini berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
MUSIM kemarau menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Krisis air bersih terjadi di Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, yang terdampak
TIGA daerah di Jawa Timur dalam status siaga darurat kekeringan akibat kemarau yang mulai melanda.
Di beberapa titik seperti Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, kondisi kering telah berlangsung lebih dari lima bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved