Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau warga yang tinggal di wilayah rawan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang menurut perkiraan meningkat mulai bulan besok.
"Upaya pencegahan merupakan cara terbaik dan sangat penting untuk dilakukan karena upaya ini relatif lebih mudah dan murah dibandingkan jika kita melakukan penanggulangan kebakaran yang sudah terjadi," kata Doni, Sabtu (15/6).
Doni mengatakan dalam konteks pencegahan, kerja sama berbagai pihak sangat diperlukan sejak dini. Pelibatan satuan tugas gabungan dari pemerintah, TNI/Polri, masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan
menanggulangi merupakan alternatif penguatan.
Ia mengharapkan sinergi semua pihak, khususnya di wilayah Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, dengan Satuan Tugas Gabungan Kebakaran Hutan dan Lahan TNI.
Baca juga: RI Terdepan Tangani Karhutla
"BNPB akan memberikan pembekalan yang dilakukan di tiga provinsi tersebut. Melalui pembekalan, sinergi dan kerja sama akan dipersiapkan sejak awal sehingga memberikan pemahaman yang sama terhadap kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran tahun ini," tuturnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan selama Juli hingga Oktober sejumlah daerah akan menghadapi curah hujan rendah.
BMKG memantau kondisi El Nino lemah yang diperkirakan bertahan sepanjang 2019. Dampak fenomena alam tersebut pada musim kemarau perlu diwaspadai.
Puncak musim kemarau menurut prakiraan terjadi Agustus. Daerah yang rentan mengalami kekeringan meteorologis meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara; sementara daerah seperti Riau, Palembang, Jambi, serta sebagian besar Kalimantan berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. (OL-7)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor Cisarua.
Penerbangan dilakukan pada ketinggian 8.000–12.000 kaki, dengan area semai pada radial 030–060 derajat.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved